Pasaman Barat,dutametro.com.-Ratusan Masyarakat Korban Gempa Datangi Kantor BPBD Pasbar.Ratusan masyarakat Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, mereka meminta agar mempercepat pembangunan dan percepat merealisasi pencairan dana bantuan gempa.
“Kedatangan masyarakat hari ini lebih 200 orang, mereka meminta untuk mempercepatan pembangunan, dan percepatan merealisasikan pencairan dana bantuan itu, baik rusak berat, sedang dan ringan,” kata salah seorang perwakilan warga Imam Jendri, Senin (27/3/2023) di Simpang Empat.
Ia mengatakan, dari pertemuan dengan Kepala Pelaksana BPBD Azhar beserta jajaran terungkap ternyata Petunjuk Teknis (Juknis) untuk swakelola mandiri belum selesai dibuat.
Selain itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) juga belum selesai oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL).
“Kami sangat heran kenapa Juknis terlalu lama siapnya. Apalagi RAB dan RPD. Ini sudah lebih satu tahun gempa, persoalan itu saja tidak tuntas. Ujung-ujungnya masyarakat yang tambah menderita,” ujarnya.
Ia berharap kepada Pemkab Pasaman Barat melalui BPBD agar meningkatkan koordinasi sesama petugas dilapangan jangan hanya berjalan sendiri-sendiri.
“Selama ini koordinasi tidak berjalan baik. Saran kami petugas TFL tempatkan di masing-masing nagari sehingga masyarakat bisa koordinasi dengan cepat. Kemudian Juknis harus segera diselesaikan agar nanti pembangunan bisa dilakukan dengan cepat. Kalau bisa bulan ramadhan ini menjelang lebaran,” harapnya.
Gempa Pasaman Barat yang terjadi pada 25 Februari 2022 lalu mengakibatkan sebanyak 1.111 unit rumah rusak berat, 1.171 unit rumah rusak sedang dan 2.172 unit rumah rusak ringan.
Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat Azhar didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan Zulkarnain membenarkan korban gempa mendatangi BPBD untuk percepatan pembangunan rumah terdampak gempa.
Ia menegaskan juknis akan disiapkan secepat mungkin dalam minggu ini. Kemudian tim fasilitator lapangan akan ditempatkan di tiap-tiap nagari untuk percepatan pelayanan masyarakat dalam penyusunan RAB dan RPD.
“Dalam minggu ini akan kita rampungkan. Kita akan menurunkan dan menempatkan 18 orang tim fasilitator di nagari terdampak,” sebutnya.
Ia mengakui dalam hal percepatan pembangunan rumah terdampak gempa itu pihaknya mengalami keterbatasan personil.
Hingga saat ini, katanya, pengerjaan rumah sistem aplikator sudah selesai dan cair anggarannya untuk 150 unit rumah, 121 unit rumah menggunakan metode rembes juga sudah cair dan 223 unit rumah masih dalam proses di tenaga fasilitator lapangan.
Ia menjelaskan, jika RAB, RPD dan Juknis untuk swakelola mandiri selesai disiapkan dengan dokumen pendukung lainnya maka masyarakat bisa mencairkan 40 persen dari total anggaran dana stimulan.
Setelah dilaksanakan pembangunan yang 40 persen sampai tuntas berdasarkan penilaian tim teknis maka direalisasikan kembali 50 persen dan setelah realisasi 50 persen tuntas maka direalisasikan 10 persen lagi sisanya berdasarkan penilaian tim teknis.
“Metode pembangunan swakelola mandiri itu semuanya ditanggung oleh yang punya rumah seperti tukang pengerjaan dicari sendiri namun tetap disampingi tim fasilitator lapangan sesuai standar rumah tahan gempa,” jelasnya. (*)
