Padang, Dutametro.com. – Permasalahan banjir akibat tidak berfungsinya sistem pembuangan limbah menjadi keinginan warga Kelurahan Mata Air Kota Padang yang dilaporkan kepada Wakil DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Suwirpen Suib pada masa pertemuan satu kali dikomunikasikan setiap tahun.
Reses pada Minggu (28 Januari).Dalam agenda rapat penerimaan di ruang rapat SMKN 6 Padang, salah satu warga mengatakan jika terjadi hujan lebat, air akan menggenangi pemukiman empat RT tersebut.
Situasi ini telah terjadi selama bertahun-tahun.Suwirpen dalam wawancara usai istirahat pribadi mengatakan, permasalahan banjir sebenarnya merupakan keluhan warga Kelurahan Mata Air Kota Padang, dan kedalaman kolam bisa mencapai 2 meter saat hujan deras. Salah satu faktor penyebab permasalahan tersebut adalah drainase yang tidak berfungsi.
Namun untuk mengatasi masalah ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit.“Kalau banjir Mata udara nanti kita analisa bersama OPD Pemprov Sumbar. Kalau anggarannya memungkinkan Pokir untuk menutupi banjir ini, kami akan melakukan koreksi,” kata Suwirpen.Ia menjelaskan, DPRD sebagai bagian penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tiga fungsi, yakni penyusunan anggaran, pembuatan peraturan daerah (Perda), dan pengawasan terhadap kerja pemerintah daerah.
Setiap anggota DPRD mempunyai anggaran Gagasan Pokok (Pokir) yang dapat dialokasikan untuk program pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah.Setiap anggota DPRD wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam konstitusi negara.“Umpan balik yang dikumpulkan kemudian akan menjadi acuan hasil dan dibagikan dalam pertemuan resmi dengan otoritas daerah untuk memastikan pembangunan yang optimal,” ujarnya.
Di sisi lain, aspirasi yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar terkait dengan pembangunan shelter darurat. Sejauh ini belum ada shelter darurat di Kecamatan Mato Air Kota Padang yang dapat melindungi warga dari bencana alam seperti tsunami.Padahal, shelter darurat diperlukan tidak hanya untuk mencegah jatuhnya korban tsunami, tapi juga untuk merelokasi warga jika terjadi banjir, katanya.
Sementara itu, CEO LMP Mata Air Abdul Azis mengatakan koordinasi dengan pemerintah kota, provinsi, dan pusat harus optimal, apalagi Mato Air memiliki banyak kebutuhan infrastruktur pendukung.Masyarakat perlu memikirkan perbaikan Mato Air ke depan karena banjir merupakan permasalahan yang masih perlu diatasi.
Fasilitas sanitasi perlu ditingkatkan. Jika tidak berhasil maka akan menghancurkan perekonomian masyarakat. Penerangan juga harus dipasang di berbagai jalan untuk mencegah kejahatan.“Akhirnya ada infrastruktur ramah anak yang belum ada di daerah ini,” ujarnya.(**)
