Padang Panjang, dutametro.com – Padang Panjang Mantapkan Perlindungan Kesehatan Warga, UHC Tembus 99,16 Persen dan Raih Penghargaan Nasional 2026
Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat kembali membuahkan hasil membanggakan di tingkat nasional. Capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,16 persen mengantarkan Padang Panjang meraih Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, pada kegiatan nasional yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).
Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam mendorong kepesertaan JKN di Padang Panjang.
Menurutnya, keberhasilan mencapai UHC 99,16 persen tidak terlepas dari komitmen kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan kesehatan dari pemerintah.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah Kota berkomitmen memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh akses layanan kesehatan,” ujar Hendri Arnis.
Ia menambahkan, Pemko Padang Panjang secara konsisten mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung kepesertaan JKN, khususnya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD.
Kepala Dinas Kesehatan Padang Panjang, dr. Sonya Thermiarto, menjelaskan bahwa hingga 1 Januari 2026, dari total 64.159 jiwa penduduk, sebanyak 63.618 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Dengan capaian tersebut, hanya sekitar 541 jiwa penduduk yang belum terdaftar, dan pemerintah daerah terus melakukan upaya pendataan serta sosialisasi agar seluruh warga dapat segera terlindungi.
“Stabilnya capaian UHC di angka 99,16 persen pada awal 2026 menunjukkan sistem jaminan kesehatan di Padang Panjang berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelas dr. Sonya.
Berdasarkan data segmentasi kepesertaan JKN, kontribusi terbesar berasal dari PBI APBD Pemerintah Daerah dengan jumlah 22.554 peserta, yang mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu.
Selain itu, PBI Jaminan Kesehatan tercatat sebanyak 15.994 peserta, disusul segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) sebanyak 12.455 peserta dan PPU Penyelenggara Negara (PPU PN) sebanyak 6.416 peserta.
Segmen lainnya juga menunjukkan kontribusi signifikan, yakni Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 3.746 peserta dan segmen Bukan Pekerja (BP) sebanyak 2.453 peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, sebelumnya menegaskan bahwa peran aktif kepala daerah sangat menentukan keberhasilan Program JKN di daerah.
Menurutnya, dukungan kebijakan, penganggaran daerah, serta pengawasan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga kepesertaan aktif dan keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.
Secara nasional, hingga 31 Desember 2025, kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.
Dengan capaian tersebut, Kota Padang Panjang terus mengukuhkan diri sebagai daerah yang berkomitmen tinggi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. …. ( Pulkani Zainur )
