BOBONG | dutametro.com – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus, menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum strategis bagi daerahnya untuk bangkit dan mempercepat kemandirian fiskal, terutama setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati usai mengikuti kegiatan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Ternate, Rabu (29/1/2026).
“Rapat seperti ini sangat penting di saat genting bagi Pulau Taliabu. Kita sedang menghadapi tantangan serius akibat pemangkasan dana transfer pusat. Karena itu, kemandirian daerah harus menjadi target utama,” ujar Sashabila.
Ia menilai, forum Rakor bukan sekadar agenda seremonial, tetapi ruang strategis untuk memperkuat komitmen tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel. Bupati juga mengapresiasi penegasan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui perwakilannya, khususnya terkait pentingnya menjaga seluruh proses pengelolaan anggaran agar tetap berjalan sesuai aturan.
“Tadi juga disuarakan oleh Pak Kalan tentang pentingnya menjaga seluruh rangkaian proses sesuai regulasi, agar daerah benar-benar siap berbenah,” katanya.
Namun demikian, Sashabila menekankan bahwa upaya pembenahan tata kelola keuangan di daerah harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri.
“Proses ini harus dibackup oleh Kemendagri, agar daerah seperti Taliabu bisa lebih cepat mencapai target kemandirian,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sashabila juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu untuk menghentikan praktik-praktik lama yang berpotensi mencederai tata kelola keuangan daerah, termasuk praktik penggelembungan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kebijakan menghentikan praktik penggelembungan PAD tidak lagi dilakukan. Semua program harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh lagi ada alasan klasik ‘tidak ada anggaran’ dari kepala dinas,” ujarnya.
Ia berharap Kemendagri dapat berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi daerah, sekaligus memfasilitasi akses data lintas lembaga, baik pemerintah maupun swasta, guna memperkuat perencanaan dan pengambilan kebijakan di daerah.
“Saya berharap Kemendagri bisa memberikan perlindungan kepada daerah dan membantu membuka akses data yang lengkap lintas lembaga. Ini penting agar perencanaan pembangunan kita benar-benar berbasis data dan tepat sasaran,” tutupnya.(Red/Jak)
