Agam, dutametro.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menggelar sebuah acara yang monumental dalam tatanan pemerintahan setempat, yakni Rapat Paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Agam Tahun Anggaran 2023. Acara ini diselenggarakan pada Senin, tanggal 29 April, di aula utama gedung DPRD Agam. Ketua DPRD, Dr. Novi Irwan, S.Pd., M.M., memimpin jalannya rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Bupati Agam, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya, tidak lupa pula kehadiran media massa sebagai mitra dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Agam, Dr. Andri Warman, M.M., mengucapkan rasa terima kasih kepada DPRD Kabupaten Agam, khususnya Tim Pansus LKPj, yang telah mengabdi dalam membahas laporan pertanggungjawaban tersebut. Dalam ungkapannya, Bupati juga menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti masukan, saran, dan rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Tanggapan terhadap rekomendasi yang disampaikan DPRD juga disuarakan dengan tegas oleh Bupati Agam. Ia berjanji untuk secara optimal mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya, isu-isu tersebut akan diformulasikan menjadi strategi dan kebijakan yang akan tertuang dalam dokumen Perencanaan Daerah.
Sementara itu, Juru Bicara Pansus DPRD Agam, Drs. Adrius, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Agam. Di samping itu, Adrius juga menyampaikan catatan strategis berupa saran dan masukan terhadap LKPJ Bupati Agam Tahun Anggaran 2023.
Proses penyampaian rekomendasi dalam rapat paripurna ini merupakan hasil pendalaman dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Agam melalui Panitia Khusus (Pansus) I sampai III. Terdapat total 51 rekomendasi yang diajukan terhadap LKPj Bupati Agam tahun 2023. Rekomendasi-rekomendasi tersebut meliputi berbagai aspek, seperti peningkatan pendapatan daerah, penyederhanaan struktur organisasi, hingga penyesuaian kebutuhan tenaga kerja dalam administrasi pemerintahan.
Harapannya, rekomendasi-rekomendasi ini akan menjadi panduan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran tidak hanya untuk tahun berjalan, tetapi juga untuk masa yang akan datang.
Sc/Hms
