Padang — Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang kembali menyisakan persoalan serius, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, meminta Pemerintah Kota Padang tidak berhenti pada pembangunan hunian sementara, tetapi menghadirkan solusi jangka panjang berupa rumah permanen bagi warga terdampak.
Permintaan itu disampaikan Mastilizal Aye saat diwawancarai media ini melalui sambungan telepon seluler, Ahad (14/12/2025).
Menurut politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Aye itu, pembangunan rumah permanen jauh lebih dibutuhkan dibandingkan hunian sementara yang hanya bersifat sementara dan terbatas.
“Jangan hanya membangun hunian sementara (huntara), tetapi bangun rumah permanen bagi warga yang rumahnya rusak atau hanyut akibat banjir dan longsor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aye mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya untuk mengganti rumah warga yang terdampak bencana. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah harus bergerak cepat menindaklanjuti arahan tersebut.
Ia menjelaskan, sebagian rumah warga terdampak berada di kawasan rawan bencana, seperti di bibir sungai bahkan ada yang kini sudah berada di tengah alur sungai akibat pergeseran tanah dan abrasi.
“Kondisi ini tentu tidak memungkinkan warga kembali tinggal di sana. Mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih aman, apalagi potensi bencana susulan masih mengancam,” ujarnya.
Untuk itu, Aye menilai terdapat dua langkah strategis yang bisa ditempuh Pemerintah Kota Padang. Pertama, melakukan normalisasi sungai serta membangun kanal guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Kedua, lanjutnya, Pemko Padang perlu menyiasati regulasi agar warga bersedia melepas lahan asal mereka untuk dijadikan fasilitas umum, dengan kompensasi relokasi ke kawasan yang aman dan layak huni.
Tak hanya soal hunian, Aye juga mengingatkan pemerintah kota agar lebih cermat dalam pengelolaan bantuan bagi korban bencana. Ia menekankan pentingnya perencanaan bantuan yang tidak hanya berfokus pada masa tanggap darurat, tetapi juga pascabencana.
“Saat ini bantuan memang menumpuk di posko, bahkan ada donatur yang membagikan langsung. Namun saya ingatkan, bantuan harus tepat sasaran dan benar-benar sampai ke warga. Jangan sampai bantuan habis di awal, sementara kebutuhan pascatanggap darurat masih besar,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Padang mampu mengelola bantuan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga pemulihan kehidupan warga terdampak bencana dapat berjalan lebih optimal. (Adv)
