Padang, dutametro.com – Demi terciptanya sinergitas antara pemerintah dan legislatif sebagai fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menggelar Rapat Paripurna. Rapat Paripurna ini untuk mengulas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.
Seperti biasa, rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang H. Syafrial Kani, SH., Datuk Rajo Jambi, didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, S. Pd., Sekretaris DPRD Kota Padang H. Hendrizal Azhar, SH., MM., dan segenap anggota DPRD Kota Padang dengan menghadirkan suasana yang sarat dengan penilaian kritis dan harapan.
Paripurna kali ini secara resmi yakni penyampaian Walikota Padang tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada Selasa, 30 April 2024, bertempat di Lt. 2 Gedung Baru DPRD Kota Padang, jalan Bagindo Aziz Chan No.1 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang.
Walikota Padang yang diwakili oleh Wakil Walikota H. Ekos Albar, didampingi Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tuanku Rajo Kaciak Rajo di Padang Kota Padang DR. H. Andree Harmadi Algamar, S.STP., MSi., M.Han., Datuk Sangguno Dirajo langsung menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dihadapan para dewan serta unsur Forkopimda, para Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan para undangan lainnya yang hadir pada saat tersebut.
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sejak berlakunya undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya,” papar Wakil Walikota Padang H. Ekos Albar mengawali laporannya.
Kemudian Wakil Walikota Padang H. Ekos Albar menyambung kembali dengan membahas tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2023.
Lebih lanjut, terkait pendapatan, tambah Wawako, tahun anggaran 2023, target pendapatan Pemerintah Kota Padang sebesar 2,43 trilyun rupiah dan telah dapat direalisasikan sebesar 2,31 trilyun rupiah atau sebesar 95,01% yang terdiri dari:
Pertama, pendapatan asli daerah (PAD). PAD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 729,91 milyar rupiah sedangkan realisasinya sebesar 658,74 milyar rupiah atau 90,25%. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan asli daerah sebagai berikut:
Pajak Daerah
Ketua Fraksi Partai Gerindra Mastilizal Aye dan Ketua Fraksi PBN Helmi Moesim. Untuk tahun anggaran 2023 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar 571,80 milyar rupiah sedangkan realisasinya sebesar 487,63 milyar rupiah atau 85,28%.
B. Retribusi daerah
Target penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran 2023 adalah sebesar 45,14 milyar rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 48,69 milyar rupiah atau 107,87%.
C. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam tahun 2023 direncanakan sebesar 20,07 milyar rupiah sedangkan realisasi sebesar 20,07 milyar rupiah atau 100% yang berasal dari bagian laba Bank Nagari, dan PDAM.
Ketua Fraksi Partai Golkar-PDI Perjuangan Wismar Panjaitan.
D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar 92,90 milyar rupiah dan telah terealisasi sebesar 102,36 milyar rupiah atau 110,18%.
Kedua, pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada tahun 2023 direncanakan sebesar 1,69 trilyun rupiah dan terealisasi sebesar 1,65 trilyun rupiah atau 97,11%, dengan rincian sebagai berikut:
a). Transfer pemerintah pusat – dana perimbangan
Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS: Ustad Muhidi dan Edmon. Pendapatan transfer pemerintah pusat–dana perimbangan tahun 2023 direncanakan sebesar 1,56 trilyun rupiah sedangkan realisasinya sebesar 1,53 trilyun atau 98,55%.
Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
A. Bagi hasil pajak
Untuk tahun anggaran 2023 penerimaan bagi hasil pajak ditargetkan sebesar Rp82,32 milyar rupiah dan realisasi sebesar 76,85 milyar rupiah atau 93,36%.
Anggota DPRD Kota Padang: Miswar Jambak (Golkar) dan Boby Rustam (Gerindra).
B. Bagi hasil sumber daya alam
Untuk tahun 2023 direncanakan penerimaan dari bagi hasil sumber daya alam sebesar 9,92 milyar rupiah sedangkan realisasi sebesar 9,41 milyar rupiah atau 94,96%.
C. Dana alokasi umum
Untuk tahun anggaran 2023 penerimaan dari dana alokasi umum (dau) direncanakan sebesar 1,1 trilyun rupiah dan realisasi sebesar rp1,12 trilyun atau 101,09%.
Anggota DPRD Kota Padang: Makdang Jufri (PAN) dan Mukhlis (Demokrat).
D. Dana alokasi khusus
Tahun anggaran 2023 penerimaan dari dana alokasi khusus direncanakan sebesar 359,38 milyar rupiah dan realisasi sebesar 330,77 milyar rupiah atau 92,04%.
b). transfer pemerintah pusat – lainnya
Pendapatan transfer pemerintah pusat–lainnya tahun 2023 direncanakan sebesar 5,32 milyar rupiah sedangkan realisasinya sebesar rp5,32 milyar rupiah atau 100,00%.
c). transfer pemerintah provinsi
Pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun 2023 direncanakan sebesar 137,37 milyar rupiah dan realisasi sebesar 110,83 milyar rupiah atau 80,68%.
Sekretaris F-PAN Faisal Nasir dan anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti.
d). lain-lain pendapatan yang sah
Untuk tahun anggaran 2023, lain-lain pendapatan yang sah direncanakan sebesar 4,09 milyar rupiah dan telah terealisasi sebesar 2,97 milyar rupiah atau 72,55%.
Sementara pada tahun anggaran 2023 belanja yang direncanakan oleh pemerintah kota padang sebesar 2,5 trilyun rupiah dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah direalisasikan sebesar 2,32 trilyun rupiah atau 92,98%.
Dengan capaian yang mengesankan pada berbagai sektor pendapatan dan transfer untuk tahun anggaran 2023, DPRD Kota Padang menegaskan komitmen mereka dalam mengelola keuangan daerah dengan efisien dan transparan.
Capaian yang melebihi target ini juga mencerminkan kerja keras dan kerjasama antara berbagai fraksi serta pemerintah kota untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kota Padang.
Ke depannya, diharapkan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah akan terus dilakukan, seiring dengan komitmen untuk memperkuat infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor kunci lainnya guna mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan bagi Kota Padang.
(Adv)
