Maluku Utara | Dutametro.com, – Aksi yang di lakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Halmahera Selatan, Pagi tadi Sekitar Pukul 10.00 WIT. Yang bertempat di kantor PUPR Halmahera Selatan. Dalam perjalanan aksi tersebut kini di hadang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang berlaga seperti preman untuk menghadapi masa aksi.
Tindakan ini membuat Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara melalui Kordinator LPI, Rajak Idrus akhirnya angkat bicara bahwa aksi yang di lakukan oleh rekan-rekan GMNI kemudian di hadang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu berlaga seperti preman.
LPI menduga ini orang suruhan Bupati dan Kadis PU-PR Halmahera Selatan sehingga menggagalkan aksi tersebut. dan ini adalah tindakan kejahatan kemanusian.
Sebab menurut LPI aksi unjuk rasa di Kantor Dinas PUPR Halsel pada Rabu(30/4/25) ini dipicu akibat ketidak puasan atas Pekerjaan Jalan Hotmix Pulau Makian yang tidak tuntas dikerjakan hingga saat ini.
“Proyek yang telah menelan anggaran 7,8 Miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2023 ini, dikerjakan CV.Delta, semestinya sudah selesai pada Oktober 2023.” Ungkap Koordinator LPI, Rajak Idrus.
Menurutnya, rekan rekan dari GMNI melakukan aksi untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Halmahera Selatan Basam Kasuba agar pekerjaan itu cepat selesai.
Karena proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Pulau Makian dari tahun 2023 adalah Pekerjaan Lanjutan dari Tahap-I ke Tahap-II dengan total Volume Pekerjaan tahap ke-II kurang lebih 3,5 Kilo Meter, Volume Pekerjaan Tahap-II itu Meliputi Desa Waikyon, Desa Gorup, Desa Walo, Desa Dalam, Desa Gitang, Desa Kyowor, Desa Matantengin, dan Desa Sangapati.
“Agar tetapi pihak perusahaan CV. Delta selaku pelaksana proyek hanya mengerjakan kurang lebih 1,5 Kilo Meter dan masih menyisahkan hutang Volume Pekerjaan 2,250 kilo meter hingga saat ini tidak selesai di.kerjakan.” kata Koordinator LPI.
Menurutnya lagi, sementara pada tahun di 2024, pemda Halmahera Selatan menganggarkan lagi 9 Miliar untuk proyek pekerjaan peningkatan ruas jalan Hotmix Pulau Makian Segmen 3, sebagaimana tertuang dalam LPSE Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.
Proyek pekerjaan Pembangunan segmen III yang Meliputi dua Desa yaitu Desa Suma dan Desa Ploly dengan volume 3,51 Kilo Meter dan tuntas dalam waktu tiga bulan.
“Padahal di duga kuat pekerjaan Ruas jalan yang ada di Tahap- III itu adalah Statusnya Jalan Provinsi Maluku Utara.” Ujar Rajak Idrus.
Agar di ketahui pembongkaran badan jalan yang dilakukan oleh pihak kontraktor sangat berdampak terhadap aktifitas masyarakat karena sering terjadi kecelakaan dan bahkan masyarakat mengaku sangat tergagu akibat jalan yang berdebu dan berpotensi mengancam kesehatan mereka dengan gejala ISPA. Dalam kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan.
Maka dari itu, koordinator LPI Maluku Utara berharap bupati Halmahera Selatan tidak punya alasan untuk tidak menggantikan kadis PU-PR, Idham Pora dari jabatannya.
“Bupati jangan lagi melindungi kadis PU-PR segera copot dari jabatannya. Saya atas nama koordinator LPI Maluku Utara mengutuk keras tindakan premanisme itu dan meminta bupati Basam Kasubah secepatnya copot kadis PUPR dari Jabatannya. Karena ini juga bagian untuk menguji program 100 hari bupati dan wakil bupati Halsel.” tegasnya. (Jak)
