Padang,Dutametro.com.-DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Datar pada Senin (30/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Khusus I DPRD Sumbar. Kunjungan ini membahas isu mendesak terkait kondisi lingkungan Danau Singkarak yang semakin memprihatinkan.
Rombongan DPRD Tanah Datar diterima langsung oleh Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, HM Nurnas.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Kamrita, menyampaikan kekhawatiran atas menurunnya kualitas lingkungan Danau Singkarak yang berdampak pada kelestarian ikan endemik, terutama ikan bilih (Mystacoleucus padangensis), yang populasinya terus menurun akibat pencemaran.
“Kondisi Danau Singkarak saat ini sangat mengkhawatirkan. Limbah yang terus menumpuk di perairan danau menyebabkan ikan bilih semakin langka, padahal ini merupakan sumber penghidupan masyarakat sekitar,” ujar Kamrita.
Ia menambahkan, keberadaan ikan bilih yang hanya ditemukan di Danau Singkarak merupakan kekayaan hayati yang harus dilestarikan. Penurunan populasi ikan ini juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Sebagai salah satu solusi, Kamrita mengusulkan agar saluran air Batang Ombilin dibuka kembali guna mengalirkan air danau, sehingga mampu membawa keluar limbah dan sedimen yang mengendap.
“Pembukaan aliran Batang Ombilin diyakini bisa membantu membersihkan danau dari limbah dan mengembalikan ekosistemnya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, M Nurnas, mengakui bahwa persoalan Danau Singkarak sangat kompleks dan memerlukan keterlibatan pemerintah pusat, karena status pengelolaan danau berada di bawah kewenangan nasional.
“Limbah yang tidak dikelola akan menjadi sedimen di dasar danau, dan untuk mengangkatnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka, dibutuhkan kerja sama lintas lembaga serta dorongan politik agar pemulihan Danau Singkarak bisa diprioritaskan,” jelas Nurnas.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi antara DPRD provinsi, pemerintah daerah, dan kementerian terkait agar solusi komprehensif terhadap kerusakan lingkungan Danau Singkarak segera diwujudkan.
