Solsel, dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai mendorong penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis digital bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Perangkat Nagari (SIKAP Nagari), setiap pelaksanaan tugas dan kinerja harian dapat tercatat, terukur, dan terdokumentasi secara sistematis.
Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi mengatakan penerapan sistem ini menjadi langkah Pemkab Solok Selatan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nagari yang lebih transparan, akuntabel, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Perkembangan teknologi informasi dinilai membuka peluang besar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Karena itu, digitalisasi tidak lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang modern dan responsif,” kata Yulian saat Launching dan Sosialisasi Aplikasi Sikap Nagari di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (30/9/2026).
Melalui aplikasi tersebut, kinerja Perangkat Nagari dapat dipantau secara lebih objektif dan terukur. Setiap aktivitas dan pelaksanaan tugas yang dilakukan dapat terdokumentasi sehingga menjadi bahan evaluasi bagi Wali Nagari maupun pemerintah daerah.
Penerapan aplikasi ini juga diharapkan membantu Wali Nagari melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkatnya. Meski begitu, sistem tersebut tidak diarahkan hanya sebagai sarana administratif untuk memasukkan laporan.
Kinerja yang baik bukan diukur dari banyaknya laporan yang dibuat, tetapi dari seberapa baik tugas dilaksanakan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” tegas Yulian.
Laporan kinerja harian diharapkan menjadi instrumen untuk membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Data yang terkumpul juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat.
Dalam penerapannya, Camat diminta melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan sistem di nagari masing-masing.
Sementara itu, Wali Nagari diminta menjadikan aplikasi sebagai bagian dari instrumen manajemen pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Perangkat Nagari juga diharapkan melaksanakan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
OPD terkait pun diminta memberikan pendampingan dan evaluasi secara berkala serta terus menyempurnakan sistem agar semakin mudah digunakan dan mampu menjawab kebutuhan pemerintahan nagari.
Penerapan aplikasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing nagari, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi informasi.
Pemerintah kabupaten berharap penerapan sistem ini menjadi awal perubahan budaya kerja di pemerintahan nagari. Aparatur nagari didorong bekerja berdasarkan tugas, target dan tanggung jawab dengan ukuran kinerja yang jelas. (Med)
