Padang,Dutametro.com.-Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menampung aspirasi masyarakat dari 10 kelurahan di Kecamatan Padang Timur dalam agenda reses perseorangan masa sidang pertama 2024-2025.
Dalam kesempatan tersebut, mayoritas aspirasi yang diungkapkan berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). Muhidi menegaskan bahwa semua aspirasi yang masuk akan diperjuangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD.
“Untuk memaksimalkan pembangunan daerah, kami memegang nilai-nilai partisipatif. Usulan yang masuk akan ditampung mulai dari tingkat RT, RW, hingga tingkat yang lebih tinggi, sehingga hasilnya lebih maksimal,” ujar Muhidi.
Ia menambahkan, setiap kelurahan diharapkan dapat melakukan proses rembuk warga, yang akan diakomodir melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga akan diperkuat, dengan pendataan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.
“Mana yang sudah memiliki usaha dan apa kebutuhannya. Bagi yang belum, kami akan fokuskan untuk generasi muda, seperti siswa SMA, agar diberikan keahlian sebagai bekal masa depan,” katanya.
Muhidi menekankan bahwa selama menjadi perwakilan masyarakat, tujuannya adalah memberikan manfaat yang luas, baik dalam bidang pembangunan, pemberdayaan, maupun pendidikan. Setiap aspirasi yang disampaikan, akan diupayakan semaksimal mungkin.
Dalam reses tersebut, aspirasi yang ditampung berkaitan dengan sektor pendidikan, termasuk pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dan bantuan untuk pembangunan fasilitas musola, demi keamanan anak-anak SD saat beribadah.
“Meskipun jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP merupakan kewenangan kota, kami akan memperjuangkan hal ini melalui DPRD Kota Padang,” tambahnya.
Salah satu tokoh masyarakat dari Kelurahan Simpang Haru, Panew, mengungkapkan bahwa meskipun infrastruktur, seperti jalan Singsimaraja, sudah baik, masyarakat masih membutuhkan program pemberdayaan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas diri.
Peningkatan SDM dianggap penting untuk menghindari perbuatan yang merugikan lingkungan. Ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Padang Timur, khususnya rencana pembangunan SD dan SMP di daerah Aur Duri.
“Di Aur Duri hanya ada satu SD, dan lahan untuk pembangunan sudah tersedia, tetapi belum bisa ditindaklanjuti. Kami juga berencana untuk membangun SLTA di daerah ini, karena siswa-siswi SMP kesulitan melanjutkan ke jenjang SLTA akibat zonasi yang jauh,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga menanyakan program pelatihan untuk pemuda, termasuk pelatihan tenaga keamanan dan beasiswa pendidikan vokasi. Mereka berharap akses beasiswa Rajawali dapat diperoleh untuk membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan.
“Secara keseluruhan, semua aspirasi yang masuk akan diperjuangkan karena menyangkut kepentingan banyak orang. Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada,” tutup Muhidi.
