Boltim,DutaMetro.com — Isu ketimpangan akses tenaga kerja lokal di wilayah pertambangan kembali meledak di ruang sidang. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada agenda penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026), persoalan klasik ini kembali disorot tajam: masyarakat lingkar tambang masih tersisih di tanahnya sendiri.
Anggota DPRD Boltim, Rahman Salehe, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kebijakan rekrutmen perusahaan tambang yang dinilai tidak berpihak pada warga lokal. Ia menegaskan, keluhan masyarakat bukan tanpa dasar—akses kerja kian sempit akibat syarat pengalaman kerja 2 hingga 5 tahun yang diberlakukan perusahaan.
Menurut Rahman, standar tersebut jelas tidak realistis jika melihat kondisi riil masyarakat setempat. Mayoritas warga lingkar tambang belum memiliki pengalaman kerja formal, apalagi di sektor industri ekstraktif seperti pertambangan. Akibatnya, peluang kerja yang seharusnya menjadi dampak langsung investasi justru tertutup bagi mereka yang paling berhak.
“Ini ironi. Masyarakat lingkar tambang justru gagal menembus lapangan kerja di wilayahnya sendiri hanya karena terbentur syarat administratif. Investasi hadir, tapi manfaatnya belum dirasakan rakyat,” tegas Rahman di hadapan forum paripurna.
Ia menilai, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar menjadi penonton, melainkan harus tampil sebagai mediator aktif yang memastikan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal. Rahman mendesak adanya kebijakan afirmatif yang mewajibkan perusahaan membuka ruang lebih luas bagi warga sekitar.
Lebih jauh, Rahman juga menyinggung lemahnya implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Boltim dan perusahaan tambang. Ia mempertanyakan efektivitas dokumen tersebut yang dinilai belum memberi dampak konkret bagi masyarakat.
“MoU jangan hanya jadi formalitas. Harus ada keberanian mengevaluasi dan menegakkan komitmen, terutama terkait prioritas tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Sorotan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan perusahaan tambang di Boltim. Tanpa langkah tegas dan keberpihakan nyata, investasi berpotensi hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat lingkar tambang tetap menjadi penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri.**
