Padang,Dutametro.com.-Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, melakukan reses perseorangan untuk menyerap aspirasi masyarakat pada masa sidang pertama tahun 2024-2025, Rabu (30/10), di Kota Padang. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah komunitas mengungkapkan berbagai persoalan sosial yang mereka hadapi, termasuk pentingnya penyusunan peraturan daerah (perda) untuk mengatasi masalah pergaulan bebas.
Perwakilan dari Komunitas Baaman menyampaikan keprihatinan terkait tingginya angka kehamilan di luar nikah serta isu LGBT. Mereka berharap pemerintah dapat segera merumuskan perda yang komprehensif untuk menangani isu-isu sosial tersebut. Komunitas ini juga menyoroti tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, isu infrastruktur juga menjadi perhatian. Komunitas menyampaikan keluhan mengenai proyek pembangunan jalan Kambang-Muara Labuah yang hingga kini belum selesai. Mereka berharap proyek ini dapat segera dituntaskan untuk mendukung peningkatan perekonomian di daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Juprizal, seorang ninik mamak di Kota Padang, menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi atau wadah yang mendukung pemberdayaan organisasi sosial. Menurutnya, organisasi-organisasi ini berperan penting dalam memberikan pembekalan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam menjaga dan membangun lingkungan sosial yang lebih baik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti semua masukan dari masyarakat. Ia berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai lembaga guna mempercepat pencapaian program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menangani isu-isu sosial yang berkembang. Data yang diperoleh dari reses ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan program kerja DPRD Sumbar ke depan.
Pada masa reses ini, 65 anggota DPRD Sumbar yang berasal dari delapan daerah pemilihan (dapil) melakukan kunjungan ke daerah masing-masing untuk mendengarkan langsung aspirasi dari konstituen yang akan diperjuangkan dalam program pembangunan selanjutnya.
(**)
