Padang,Dutametro.com.-Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan reses perdana di Padang Sarai, Koto Tangah, pada Jumat (25/10), ia mengajak masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mereka kapan saja.
“Dalam setahun, saya akan melakukan tiga kali reses, tetapi di luar masa reses, masyarakat bisa terus menyampaikan aspirasi. Menampung dan memperjuangkan aspirasi adalah kewajiban kami sebagai anggota dewan,” tegas Nanda.
Pada kesempatan itu, banyak aspirasi disampaikan oleh warga Padang Sarai, terutama terkait masalah pelebaran jalan dan pengendalian banjir. Ketua RT 1 RW 4, Erizal, menjelaskan bahwa jalan dari simpang Kayu Kalek hingga TPI, yang sepanjang sekitar tiga kilometer, sangat membutuhkan pelebaran.
“Jalan ini sangat sempit, dan setiap pagi selalu macet. Jika ada dua mobil berpapasan, pasti sulit,” ungkapnya. Ia berharap jika pelebaran belum memungkinkan, setidaknya bahu jalan bisa dibangun untuk mengurangi kemacetan.
Banjir juga menjadi masalah serius di Padang Sarai. Erizal menambahkan, “Kami selalu kesulitan saat hujan deras. Pembangunan drainase dan program pengendalian banjir sangat kami harapkan.” Menurutnya, banjir sudah menjadi masalah lama yang belum teratasi meski warga telah mengadakan banyak rapat dengan pemerintah.
Warga lain, Suharman, meminta solusi terkait tanah negara yang digunakan untuk aktivitas olahraga. “Kami memiliki klub sepak bola dan membutuhkan legalitas hukum untuk tanah yang kami gunakan agar bisa mendapatkan bantuan dana,” jelasnya.
Jasni, mewakili kaum perempuan, juga meminta program bantuan modal usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu, sejumlah warga mengungkapkan keluhan tentang iuran BPJS yang memberatkan, terutama bagi keluarga dengan banyak anak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nanda mencatat semua usulan untuk ditindaklanjuti. Terkait pelebaran jalan, ia berjanji akan mengecek status jalan terlebih dahulu, mengingat ada perbedaan status yang memengaruhi pembangunan. “Jika jalan tersebut adalah jalan provinsi, kami akan segera menindaklanjutinya. Namun, jika jalan kota, kami akan usahakan untuk ditangani oleh pemerintah kota,” kata Nanda.
Mengenai masalah banjir, Nanda menekankan perlunya penyelesaian dari hulu dan menyebutkan bahwa proyek besar seperti ini biasanya tidak dapat dibiayai dengan dana APBD. “Kami akan mengusulkan penggunaan dana APBN untuk proyek drainase dan pengendalian banjir,” ujarnya.
Untuk bantuan modal usaha, Nanda mengonfirmasi bahwa pemerintah provinsi memiliki program serupa dan akan berusaha menyalurkannya untuk warga Padang Sarai. “Program ini biasanya untuk kelompok, dan akan dicicil selama beberapa tahun,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan tentang upaya untuk mempermudah akses BPJS gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berstatus ekonomi menengah ke bawah. “Kami mendorong warga untuk melengkapi persyaratan administrasi agar bisa mendapatkan bantuan,” pungkas Nanda.
Dengan adanya reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat Padang Sarai dapat terwujud dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
