Dharmasraya, dutametro.com – Proyek renovasi jembatan gantung di Nagari Lubuk Karak, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, memicu gelombang kemarahan masyarakat. Dengan anggaran sebesar Rp650 juta, hasil pekerjaan dianggap jauh dari ekspektasi dan menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan.
Perbaikan hanya mencakup kabel sling atas dan lantai jembatan. Sementara, besi penggantung (hanger) serta gelagar baja melintang dan memanjang—struktur utama penopang beban—tetap menggunakan material lama yang diduga hanya dicat ulang untuk menutupi kerusakan. Parahnya, tidak ada plang informasi proyek yang terpasang, melanggar aturan keterbukaan informasi publik.
“Anggaran sebesar itu hanya mengganti kabel sling atas dan lantai. Besi penopang masih pakai material lama. Ini sangat tidak masuk akal. Apakah kami hanya dijadikan bahan percobaan?” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan bahwa proyek ini dikerjakan oleh kontraktor yang dikenal sebagai Pak Badul. “Jembatan ini pernah ambruk September lalu karena kabel penahan putus, mengakibatkan dua korban luka ringan. Dengan dana sebesar itu, seharusnya semua struktur diperbaiki, bukan sekadar tambal sulam,” katanya geram.
Kekecewaan semakin memuncak karena Dinas PUPR Dharmasraya, yang bertanggung jawab atas proyek ini, dinilai tidak transparan. Saat media mencoba meminta klarifikasi, Plt Kepala Dinas PUPR, Andar, tidak memberikan jawaban memuaskan, bahkan sulit ditemui.
Masyarakat menilai pengawasan terhadap proyek ini sangat lemah. “Ada indikasi kuat penggelembungan anggaran. Hasil pekerjaan sama sekali tidak mencerminkan anggaran yang digelontorkan,” tegas tokoh masyarakat itu.
Selain itu, masyarakat meminta pemerintah daerah segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini. “Ini uang rakyat! Kami minta pertanggungjawaban dan transparansi. Jangan biarkan dana besar hanya jadi alat untuk menguntungkan segelintir pihak,” ujar warga lain.
Kasus ini mencerminkan buruknya pengelolaan proyek infrastruktur di daerah. Dengan kualitas pekerjaan yang rendah, jembatan ini dikhawatirkan menjadi bom waktu yang mengancam keselamatan masyarakat.
“Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin terkikis,” pungkas tokoh masyarakat tersebut dengan penuh kekecewaan.
Masyarakat Lubuk Karak mendesak evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek infrastruktur di Dharmasraya. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang, dan proyek-proyek publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Tim
