PADANG PANJANG,dutametro.com – Wakil Wali Kota Allex Saputra, mendorong seluruh pemangku kepentingan menjadikan kota ini sebagai pionir Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Barat.
Hal tersebut dikemukakannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Padang Panjang, Jumat (20/6/2025), di ruang VIP Balai Kota.
Menurutnya, ETPD bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern.
Melalui digitalisasi, Allex menyebutkan, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat, kebocoran anggaran dapat diminimalisir, serta inklusi keuangan masyarakat semakin luas.
“HLM ini harus menghasilkan rumusan yang konkret, terukur, dan bisa segera diimplementasikan,” tegasnya.
Allex juga menyoroti transformasi digital yang terus berkembang di Padang Panjang.
Sejumlah langkah telah dilakukan, seperti pelaksanaan HLM dan Smart City secara berkala, koordinasi aktif di berbagai forum nasional dan regional, peningkatan kapasitas ASN serta pelaku UMKM, hingga program cashback PBB-P2 via QRIS melalui inisiatif “Qristalisasi Kota”.
Pemko Padang Panjang, lanjutnya, telah mengimplementasikan e-retribusi, e-katalog lokal, serta memperluas jaringan internet hingga ke seluruh wilayah kota agar bebas dari blind spot.
“Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga terus dioptimalkan,” ujarnya.
Arah kebijakan ke depan, lanjut Allex, difokuskan pada optimalisasi regulasi yang ada. Ini mencakup dorongan terhadap transaksi keuangan Pemda yang sepenuhnya nontunai, kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital, hingga pemberian insentif kepada UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.
Allex juga menekankan pentingnya peran Bank Nagari sebagai bank daerah dalam mendukung sistem ETPD.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dandy Indarto Seno, menyampaikan, digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari strategi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen hingga 2029.
Dia menyebut target ini tidak ringan, mengingat tantangan global yang semakin kompleks. Menjawab tantangan tersebut, lanjut Dandy, dibutuhkan penguatan investasi, peningkatan ekspor, dan pengembangan ekonomi digital.
“Digitalisasi menciptakan efisiensi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menjadi katalisator sektor unggulan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKD, Winarno menyampaikan, Pemko berperan aktif mendukung kebijakan ETPD melalui evaluasi berkala dan pelaksanaan HLM sebagai forum antarperangkat daerah.
Salah satu fokusnya, mengintegrasikan digitalisasi dalam pelayanan keuangan daerah.
Winarno juga mengutarakan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah. Padang Panjang, sebutnya, turut berpartisipasi pada Rakornas TP2DD 2024 yang mengangkat tema “Digitalisasi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.
“Kolaborasi antara Pemda dan Pemprov terus diperkuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap era digital,” imbuhnya.
Turut hadir, pejabat Pemko terkait, Kepala OPD, stakeholder perbankan, pelaku UMKM, akademisi dan undangan lainnya. (Pulkani/harris)
