Padang,Dutametro.com.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota komisi gabungan DPRD Kabupaten Solok Selatan pada Rabu (25/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Khusus I Gedung DPRD Sumbar.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, Mardius, menyampaikan bahwa maksud kunjungan ini adalah untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait mekanisme pengawasan serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.
“Kami ingin memahami lebih jauh bagaimana DPRD provinsi mengawal pelaksanaan rekomendasi LKPJ oleh OPD-OPD, serta bagaimana langkah yang diambil jika rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti,” ujar Mardius.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ. DPRD sendiri, lanjutnya, secara aktif mendorong pelaksanaannya dan memiliki hak-hak konstitusional untuk memastikan hal itu dilakukan.
“Jika rekomendasi DPRD diabaikan, kami dapat menggunakan hak interpelasi atau bahkan hak angket sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah daerah,” tegas Iqra.
Iqra menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD bertujuan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, hingga pembentukan Perda dan Perkada. Untuk itu, pengawasan pelaksanaannya menjadi sangat penting.
“Mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui komisi-komisi terkait sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing, baik melalui rapat kerja maupun peninjauan langsung ke lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sejak DPRD memberi perhatian lebih terhadap aspek perencanaan dan penganggaran, telah terjadi perbaikan signifikan. Salah satunya adalah meningkatnya kualitas program OPD dan distribusi anggaran yang lebih sesuai dengan skala prioritas.
“Dulu banyak kegiatan OPD yang tumpang tindih dan tidak saling mendukung. Dengan pengawasan yang lebih terarah, kita mulai melihat perbaikan nyata,” pungkas Iqra.
