Bobong | Dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar rapat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. KLHS menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang wajib terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Kepala DLH Pulau Taliabu menegaskan, penyusunan KLHS ini berpedoman pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD. Muatan KLHS mencakup tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung, daya tampung, serta isu-isu strategis daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Pulau Taliabu, Salsabila Widya L. Mus, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan penyusunan KLHS sebagaimana diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya, kegiatan akan dilanjutkan dengan:
- Identifikasi dan pengumpulan data,
- Analisis data,
- Konsultasi Publik II,
- Penjaminan kualitas dan validasi di tingkat Provinsi Maluku Utara.
“Untuk menyusun dokumen KLHS RPJMD yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah serta keterlibatan multi-stakeholder,” ujar Bupati, Kamis (21/8/2025).
Ia menambahkan, kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah maupun di luar Pemda, seperti organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya.
Selain menjadi dasar penyusunan dokumen RPJMD, KLHS juga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RADTPB), sesuai amanat Pasal 15 Permendagri No. 7 Tahun 2018.
Bupati turut mengingatkan adanya arahan dari Kemendagri melalui beberapa surat edaran, antara lain Nomor 660/5112/Bangda, 660/5113/Bangda, 660.11.2/8754/Bangda, dan 660.11.2/8755/Bangda. Salah satu amanatnya, seluruh pemerintah daerah wajib melaporkan setiap progres penyusunan KLHS RPJMD kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Pulau Taliabu.
(Jak)
