Padang, dutametro.com– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan pentingnya peran dunia usaha dalam memperkuat pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat membuka Rapat Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Sumatera Barat masa bakti 2024–2029, di Auditorium Gubernuran, Selasa (23/9/2025).
Dengan mengusung tema “Kolaborasi Strategis TJSLBU untuk Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat”, forum ini menjadi wadah konsolidasi komitmen badan usaha untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kepedulian sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa TJSLBU merupakan sumber alternatif yang dapat mendukung program pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar bantuan perusahaan tidak hanya seremonial, melainkan berkualitas, tepat jumlah, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Mahyeldi juga menyinggung potensi besar yang dimiliki Sumbar dalam sektor investasi. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumatera Barat, nilai transaksi saham investor ber-KTP Sumbar diperkirakan bisa menembus Rp12 triliun. “Ini peluang besar. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menarik investor itu untuk ikut mengelola dan membangun daerah kita,” tegasnya.
Selain itu, Mahyeldi mengajak para perantau Minang di seluruh Indonesia untuk menanamkan modal di kampung halaman. Menurutnya, ikatan emosional perantau dengan tanah kelahiran harus bisa dimanfaatkan demi pembangunan Sumbar.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi turut mengungkap adanya sekitar 11 ribu hektare kebun kelapa sawit di Sumbar yang dikelola tanpa izin. Ia menyatakan tengah mendorong agar lahan tersebut dapat dikelola PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang dinilai mampu meningkatkan produksi sekaligus merehabilitasi lahan.
“Kebijakan ini diarahkan agar hasil pengelolaan bisa memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, baik melalui BUMD maupun koperasi, sehingga masyarakat Sumbar ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sumbar kini serius mendorong pembangunan di bidang pertanian dan pariwisata sebagai dua sektor potensial penggerak ekonomi daerah. Peran dunia usaha melalui TJSL dinilai sangat krusial untuk memperkuat sinergi tersebut.
“Forum TJSL harus menjadi wadah koordinasi, kolaborasi, sekaligus penggerak pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Implementasinya harus melalui perencanaan yang matang, evaluasi berkelanjutan, dan pelaporan yang transparan,” kata Mahyeldi.
Ketua TJSLBU Sumbar, Gusti Chandra, menegaskan bahwa forum ini merupakan wujud nyata kebersamaan dunia usaha dengan pemerintah dan masyarakat. Ia menyebut, program jangka pendek TJSLBU diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Sementara untuk jangka panjang, forum ini akan fokus memperkuat daya saing daerah, memperluas kolaborasi dengan pemerintah, dan menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Momentum rapat kerja ini menjadi penting untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian, sekaligus merumuskan langkah konkret ke depan. TJSLBU harus hadir dengan program yang nyata, terarah, dan berdampak,” tegasnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, Sekretaris TJSLBU Tasman, jajaran pengurus, serta anggota TJSLBU Sumbar.
Adpsb
