Solsel, dutametro.com – Wakil Bupati Solok Selatan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri rapat evaluasi Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. Jumat/26/09/2025.
Program ini merupakan salah satu strategi nasional dalam percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Rapat evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan, khususnya terkait penyederhanaan regulasi agar program perumahan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Dirjen PKP Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd. menyampaikan beberapa poin penting kepada pemerintah daerah, di antaranya:
1. Melaporkan pembangunan baru maupun renovasi rumah masyarakat, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, meski tidak tercatat sebagai target unit dalam dokumen SIPD.
2. Mengimplementasikan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
3. Mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam APBD 2025 bagi daerah yang belum menganggarkannya.
4. Mendorong desa/nagari untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APB Nagari.
5. Menyampaikan laporan hasil pendataan perumahan kepada Kementerian PKP dan Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh arahan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Wabup menegaskan, Pemkab akan terus memperkuat koordinasi bersama Kementerian PUPR, Kemendagri, serta stakeholder terkait demi memastikan program ini berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wabup.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan rakyat membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.(Med)
