Padang, dutametro.Com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian PANRB menggelar kegiatan pendampingan Standar Pelayanan (SP), Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), dan standardisasi jenis pelayanan lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat. Acara berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (3/10/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, S.KM, M.KM, dalam arahannya menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik yang adil, inklusif, dan menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan visi Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan.
“Kami menyambut baik PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Regulasi ini akan memperkuat komitmen Pemprov Sumbar dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan berkeadilan,” ujar Arry.
Ia menambahkan, digitalisasi pelayanan publik menjadi sebuah keharusan untuk membangun birokrasi yang sederhana, cepat, dan transparan. Menurutnya, keberadaan SIPPN sangat strategis sebagai instrumen nasional dalam menyediakan basis data terintegrasi terkait jenis dan standar pelayanan publik.
“SIPPN mendukung transparansi sekaligus mendorong akuntabilitas serta percepatan penerapan SPBE. Pemprov Sumbar tengah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan regulasi, optimalisasi SIPPN, hingga peningkatan profesionalisme ASN,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Dr. Ajib Rakhmawanto, S.IP., M.Si, menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan di seluruh instansi pemerintah.
“Standar pelayanan adalah kunci agar layanan publik dapat berjalan dengan baik, pasti, dan terukur. Keseragaman penamaan dan penyelenggaraan layanan publik juga penting, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tegas Ajib.
Ia menyebut SIPPN sebagai instrumen penting untuk menghadirkan data akurat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Ajib juga mengapresiasi capaian Pemprov Sumbar yang telah memiliki 85% data valid dalam pemenuhan layanan publik.
“Sumatera Barat akan kami jadikan role model. Kami berharap capaian ini terus ditingkatkan agar kualitas pelayanan publik semakin baik,” ungkapnya.
Kegiatan ini dihadiri seluruh kepala OPD Provinsi Sumbar, Kepala Bagian Organisasi kabupaten/kota se-Sumatera Barat, serta pejabat terkait lainnya.
Adpsb
