Padang,dutametro.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar serta pelaku usaha menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk membahas penurunan harga gambir di tingkat petani. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Khusus II DPRD Sumbar pada Kamis (2/10/2025).
Turunnya harga gambir dalam beberapa waktu terakhir telah memberikan dampak serius terhadap kesejahteraan petani di Sumatera Barat, khususnya di dua daerah penghasil utama, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Ir. Novrial, menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menstabilkan harga gambir dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disahkan pada 26 Agustus 2025. Menurutnya, langkah ini menjadi payung hukum penting untuk melindungi kepentingan petani.
“Sumatera Barat menguasai sekitar 90 persen pasar gambir mentah dunia, namun nilai ekonominya masih rendah karena dominasi ekspor dalam bentuk bahan mentah. Saat ini harga gambir hanya sekitar Rp23.000 per kilogram, padahal harga idealnya berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 agar petani bisa sejahtera,” ungkap Novrial.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Ilson Cong Dr. Mangguang, menyampaikan komitmen untuk mencari solusi konkret dalam menstabilkan harga gambir. Menurutnya, peningkatan mutu dan kualitas produk menjadi kunci agar ekspor ke negara tujuan, seperti India, dapat bernilai lebih tinggi.
“Kita perlu memastikan kualitas gambir Sumbar benar-benar terjaga. Jangan sampai praktik pencampuran bahan seperti tanah liat justru merusak citra dan menekan harga di pasar internasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa meski gambir bukan komoditas ekspor unggulan nasional, namun bagi Sumatera Barat, tanaman ini memiliki nilai strategis dan menjadi identitas ekonomi masyarakat. Karena itu, DPRD bertekad mendorong kebijakan yang berpihak pada petani agar harga lebih stabil dan berkeadilan.
“Gambir adalah komoditas khas Sumbar. Kita harus pastikan spekulasi harga tidak merugikan petani. Pemerintah dan DPRD akan terus berupaya agar harga dan pasar gambir dapat kembali stabil,” tutup Ilson.
