Jakarta, dutametro.com — Pemerintah pusat menetapkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah prioritas nasional dalam pembangunan Sekolah Rakyat, program strategis yang digagas untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera.
Keputusan tersebut disepakati dalam pertemuan resmi di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Pertemuan berlangsung selama hampir empat jam dan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, serta pejabat teknis dari Kemensos dan Pemprov Sumbar.
Dalam hasil pembahasan, Sumatera Barat ditetapkan menerima alokasi investasi lebih dari Rp500 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Tahap pertama akan difokuskan di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok.
Dua Sekolah Rakyat rintisan (SRMP 4 dan SRMP 5) di Sumbar juga akan dimigrasikan menjadi Sekolah Rakyat permanen sebagai bagian dari proyek ini.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyiapkan seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk persetujuan penggunaan lahan milik Kementerian PUPR (Ditjen SDA) yang berlokasi di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung.
Nilai pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya sendiri diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar, dan proses tender direncanakan dimulai dalam tahun 2025.
Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa.
Sekolah ini dirancang bagi anak-anak keluarga kurang mampu (desil satu) dan akan menyediakan asrama, makan, serta biaya pendidikan 100% gratis melalui skema beasiswa penuh pemerintah.
Tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat terhadap Sumbar.
“Ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. Kami akan mengawal penuh agar pembangunan Sekolah Rakyat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegasnya.
Vasko menilai, pemilihan Dharmasraya dan Solok sangat tepat karena kedua daerah tersebut memiliki kebutuhan tinggi terhadap akses pendidikan di wilayah pinggiran.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar dalam memperjuangkan program prioritas nasional di bidang pendidikan.
“Pak Vasko adalah wakil gubernur yang revolusioner dan progresif. Beliau membawa semangat perubahan agar program prioritas negara benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Agus Jabo.
Ia menambahkan bahwa Presiden berpesan agar semua program nasional, termasuk Sekolah Rakyat, harus menyentuh masyarakat paling bawah.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis SDM daerah yang juga akan memberikan multiplier effect terhadap ekonomi lokal.
“Kami bersyukur Dharmasraya menjadi salah satu lokasi prioritas. Program ini bukan hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Annisa juga menilai keberadaan SR sangat penting, terutama karena masih minimnya akses pendidikan tambahan seperti bimbingan belajar di daerah terpencil.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap akses dan kualitas pendidikan untuk keluarga pra-sejahtera semakin meningkat. Program ini juga diharapkan mampu:
- Mendorong pembangunan SDM di wilayah pinggiran,
- Menumbuhkan perekonomian daerah,
- Serta memperkuat sinergi pusat-daerah dalam menjalankan program prioritas nasional bidang pendidikan.
Adpsb
