Padang,dutametro.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Jumat (3/10/2025), di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Wakil Ketua Muhammad Iqra Chissa dan Sekretaris Dewan Maifrizon. Dari pihak pemerintah provinsi, Gubernur Mahyeldi Ansharullah hadir bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Sumbar yang turut mengikuti jalannya sidang.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan dan evaluasi terhadap arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta pelaksanaan program tahun sebelumnya.
Nanda Satria menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan rancangan APBD. Menurutnya, masukan dari setiap fraksi akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah provinsi agar APBD 2026 benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pandangan umum ini bukan hanya formalitas, tetapi bahan berharga bagi penyusunan APBD agar kebijakan anggaran tahun depan lebih tepat sasaran,” ujar Nanda.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal terhadap transfer dari pemerintah pusat. Dalam Ranperda APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,15 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp2,926 triliun atau sekitar 47,5 persen dari total pendapatan.
“Komposisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan,” ujar perwakilan Fraksi Golkar.
Fraksi Partai Gerindra menilai rancangan APBD 2026 sudah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Target pendapatan daerah ditetapkan Rp6,15 triliun dan belanja Rp6,14 triliun, dengan proyeksi surplus lebih dari Rp10 miliar.
“Kondisi ini patut diapresiasi. Namun kami berharap pendapatan daerah masih dapat ditingkatkan dalam pembahasan selanjutnya,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra.
Fraksi PKS mencatat bahwa ruang fiskal daerah pada tahun 2026 masih sempit, dengan posisi pembiayaan netto yang tipis. Penurunan transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dinilai cukup signifikan.
“Pengurangan dana transfer ini berdampak langsung pada kemampuan daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Diperlukan langkah refocusing agar pelayanan publik tetap optimal,” kata perwakilan Fraksi PKS.
Fraksi Demokrat menyoroti turunnya pendapatan daerah sebesar 1,97 persen dibanding tahun sebelumnya, sehingga dibutuhkan strategi baru untuk menjaga kualitas layanan publik.
“Penurunan ini menjadi sinyal perlunya inovasi dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah,” ujarnya.
Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai target dan strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2026. Mereka menekankan pentingnya penerapan penganggaran berbasis hasil agar efisiensi anggaran dapat tercapai.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyoroti tema pembangunan tahun 2026 yang berfokus pada penguatan fondasi sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin tahu langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar juru bicara kedua fraksi tersebut.
Fraksi PAN menyoroti penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp400 miliar. Mereka menanyakan langkah dan inovasi yang akan dilakukan pemerintah provinsi agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan baik di tengah penurunan tersebut.
Gubernur Mahyeldi menanggapi seluruh pandangan fraksi dengan menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti setiap masukan yang diberikan.
“Pemerintah daerah akan terus berupaya menyusun APBD yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Semua pandangan fraksi akan menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan ini,” ungkap Mahyeldi.
Rapat paripurna berjalan dengan tertib dan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD 2026 sebelum memasuki tahap berikutnya, yaitu penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
