Padang,dutametro.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi meminta pemerintah daerah menyusun rencana kerja strategis yang fokus pada penanganan tambang dan penangkapan ikan ilegal. Ia menilai, program tersebut perlu memiliki target tahunan yang terukur agar hasilnya dapat dievaluasi secara nyata.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar yang membahas penanganan tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, serta upaya mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (24/10).
“Pemerintah daerah bersama pihak terkait harus memiliki target tahunan yang jelas tentang berapa banyak praktik tambang dan penangkapan ikan ilegal yang bisa ditangani. DPRD siap mendukung, baik dari sisi regulasi maupun anggaran,” ujar Muhidi.
Ia menegaskan, rencana strategis tersebut harus disusun secara detail dengan pembagian peran yang tegas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Jangan hanya berhenti pada rapat atau diskusi. Harus ada langkah nyata dan hasil yang bisa diukur,” tegasnya.
Muhidi juga menyoroti persoalan kelangkaan solar bersubsidi yang masih sering terjadi. Menurutnya, permasalahan ini memiliki kaitan dengan aktivitas tambang dan penangkapan ikan ilegal yang menyerap BBM secara tidak semestinya.
Politisi PKS itu turut menyinggung belum tuntasnya kasus pembakaran kapal patroli milik Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pesisir Selatan. Ia menilai, lambannya penanganan kasus tersebut memicu kembali maraknya kapal pukat harimau mini di wilayah tersebut.
“Beberapa hari terakhir ada sekitar 40 kapal yang beroperasi. Jika tidak segera ditindak, dampaknya bisa merugikan perekonomian nelayan lokal,” jelasnya.
Muhidi menegaskan, setiap program yang dijalankan harus memiliki indikator kinerja dan waktu capaian yang jelas. “Harus ada target, misalnya tahun pertama diselesaikan sekian, tahun berikutnya sekian lagi. Dengan begitu, hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya langkah cepat dari seluruh pihak untuk menuntaskan tiga persoalan utama di daerah, yaitu tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan BBM.
“Semua harus bergerak bersama. Kita siapkan langkah-langkah konkret dengan tahapan dan tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.
Mahyeldi menambahkan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi dua faktor kunci dalam penanganan masalah tersebut. “Kedua aspek ini harus berjalan beriringan agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.
