Sungai Penuh, dutametro.com – Isu mengejutkan sempat beredar di kalangan insan pers Kota Sungai Penuh terkait pemberitaan sebuah portal media yang menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh tidak mengalokasikan anggaran publikasi media pada tahun anggaran 2026. Laporan tersebut bahkan menilai Pemkot telah mencatatkan “sejarah baru” karena tidak menganggarkan dana publikasi untuk media cetak, online, maupun elektronik.
Informasi ini sontak menimbulkan sorotan publik, mengingat peran media selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penyebaran informasi dan publikasi program kerja. Pernyataan salah satu anggota DPRD yang menyebut anggaran publikasi “nol” turut memperkeruh kesimpangsiuran informasi.
Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, ketika dikonfirmasi, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menyadari pertanyaan yang diajukan oleh rekan media sebelumnya digunakan untuk kebutuhan pemberitaan, Kamis (11/12/2025).
“Saya mengira itu hanya pertanyaan biasa. Jika saya tahu untuk publikasi, tentu jawaban saya akan lebih lengkap,” ujarnya.
Hutri menjelaskan bahwa pada rancangan awal, anggaran publikasi media untuk tahun 2026 memang belum tercantum. Namun, DPRD Kota Sungai Penuh telah mengusulkan agar anggaran tersebut tetap dipertahankan.
“Untuk anggaran publikasi media di 2026 awalnya belum ada, dan pihak dari DPRD sudah menyarankan ke Pemerintah Kota berapapun nominalnya, anggaran publikasi tetap akan kita bahas dalam rapat DPRD,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sungai Penuh, Josrizal, turut meluruskan informasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Pemkot justru berupaya menaikkan anggaran publikasi media pada 2026 sesuai arahan Wali Kota.
“Anggaran publikasi media akan kita usahakan naik dari sebelumnya. Saat ini kami menunggu proses pembahasan dan pengesahan DPRD terhadap anggaran yang diajukan Pemkot,” jelasnya.
Josrizal menambahkan, Pemkot Sungai Penuh tetap berkomitmen memperkuat kemitraan dengan media agar penyampaian informasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan menjangkau lebih luas.
(Jn)
