X Koto, Tanah Datar – Menjadi salah satu jalur dengan jalan turunan dan tanjakan yang panjang, sehingga mengakibatkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas, jalur Padangpanjang ke Bukittinggi membutuhkan solusi dan perhatian khusus.
Wakil Menteri BUMN yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan COO Danantara Dony Oskaria bersama anggota DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama pejabat lainnya, Kamis (19/2/2026) kunjungi lokasi di Panyalaian Kecamatan X Koto, depan Ponpes Al Ikhlas.
Bupati Eka Putra mengungkapkan, jalur tersebut memang karab terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat dan besar.
“Karena itulah, kami berharap kepada Pemerintah provinsi ataupun pusat untuk mencarikan solusi, dan alhamdulillah, Wamen, anggota DPR RI dan gubernur merespon dan langsung turun ke lapangan,” ujarnya.
Sementara itu Andre Rosiade mengatakan, sesuai dengan disampaikan Bupati, nanti akan dibangun rest area ataupun jalur penyelamatan darurat rem blong (emergency safety area).
“Rencana di lokasi ini akan dibangun pemberhentian kendaraan ataupun jalur penyelamatan darurat ketika terjadi rem blong, dan karena lokasi jalur kereta api wewenang KAI dimana KAI di bawah BUMN, makanya kita undang pak Wamen ke sini,” ujarnya.
Dikatakan Wamen Dony Oskaria, ia mendukung rencana tersebut dan tentunya akan dikaji oleh tim teknis.
“Disinilah peran pemerintah, dan kita akan tindaklanjuti apa yang dibutuhkan untuk keamanan dan kenyamanan, terutama pengendara pengguna jalan dan juga masyarakat di sekitar,” ujarnya.
Selepas itu saat mengunjungi Hunian Sementara (Huntara) di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Dony Oskaria menegaskan kehadiran BUMN merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang terdampak musibah.
“Ke depan akan kita melanjutkan pembangunan di beberapa lokasi. Langkah ini menunjukkan keberpihakan kita BUMN kepada masyarakat yang terkena musibah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa BUMN harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat kondisi darurat dan membutuhkan bantuan.
“BUMN itu milik rakyat Indonesia. Karena itu, BUMN harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, terutama saat ada bencana seperti di sini,” katanya.
Menurutnya, berbagai kebutuhan pembangunan huntara hingga dukungan logistik disediakan melalui kolaborasi BUMN. Mulai dari penyediaan material, alat berat, hingga dukungan operasional lainnya.
Diketahui di Malalo pembangunan sebanyak 28 unit Huntara dari Danantara Indonesia, dan saat ini hampir semua unit dihuni masyarakat terdampak bencana beberapa waktu lalu.
