PADANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tahun 2027.
Penegasan itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Forum Perangkat Daerah urusan Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) se-Sumbar di Bukittinggi, Selasa (21/04/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai pengarah kebijakan pembangunan daerah, Sekda menekankan bahwa forum perangkat daerah harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk memastikan keterpaduan perencanaan antar level pemerintahan.
“Forum ini harus menjadi ajang untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan, agar pembangunan bidang ke PU-an tahun 2027 di Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, luasnya kewenangan Pemprov Sumbar, termasuk pengelolaan sekitar 1.600 kilometer ruas jalan provinsi, menuntut kolaborasi yang kuat dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Tidak ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan sendiri. Sinergi provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan maksimal,” ungkapnya.
Sekda juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memastikan setiap usulan program memiliki kejelasan arah dan dampak.
“Silakan sampaikan usulan yang bisa kita koordinasikan bersama untuk pelaksanaan tahun 2027, karena kehadiran pemerintah adalah untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia turut mengingatkan tingginya ekspektasi publik terhadap sektor ke PU-an, sehingga setiap program harus dijalankan sesuai ketentuan serta dikawal dengan komunikasi yang baik.
Selain itu, pengalaman bencana hidrometeorologi sebelumnya menjadi pengingat pentingnya koordinasi yang solid dan terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades menyampaikan fokus pembangunan infrastruktur tahun 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Program prioritas meliputi rehabilitasi sekolah keagamaan, penyediaan sanitasi dan sekolah rakyat, swasembada air dan pangan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, penguatan infrastruktur logistik, pengelolaan sampah, serta penyediaan pasokan air berkelanjutan.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan mampu menjawab tantangan sekaligus mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.
“Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program antar perangkat daerah sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Dinas PUPR kabupaten/kota se-Sumbar, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan, Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Sumbar, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, serta Balai Pengelola Transportasi Darat. (adpsb/rmz/bud)
