SOLOK — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung penanganan bencana banjir bandang atau galodo yang melanda Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Senin malam (21/9) kemarin. Musibah tersebut berdampak pada sejumlah permukiman warga dan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok.
Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan logistik, serta percepatan pendataan kerusakan menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan pascabencana saat ini.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah di Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak. Tadi ada dua orang yang hilang, alhamdulillah satu sudah ditemukan. Mudah-mudahan satu korban lagi juga dapat segera ditemukan,” ujar Mahyeldi di lokasi bencana, Selasa (22/9/2026).
Selain penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, Gubernur meminta proses pendataan dan validasi kerusakan dilakukan secara cepat dan akurat. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap rumah warga maupun fasilitas pemerintahan yang terdampak.
“Melalui Pak Sekda, validasi data harus segera disiapkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Banjir bandang membawa material lumpur dari kawasan perbukitan dan berdampak cukup luas terhadap permukiman serta fasilitas pelayanan pemerintahan. Sebanyak 12 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Solok dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Untuk memastikan penanganan berjalan terkoordinasi, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Keputusan tersebut disampaikan Bupati Solok, Jon Firman Pandu setelah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
“Ini duka kita bersama. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah. Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda, kami menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan,” ujar Jon Firman Pandu.
Pada masa tanggap darurat, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dialihfungsikan sebagai posko evakuasi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah juga menyiagakan dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi untuk memastikan kebutuhan pangan dan logistik masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Sementara itu, upaya mengantisipasi dampak lanjutan juga dilakukan dengan menyiagakan alat berat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas terkait untuk melakukan pengerukan sedimen sungai. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi terhadap potensi banjir susulan, seiring adanya peringatan dini BMKG mengenai potensi curah hujan tinggi di wilayah Solok.
Mahyeldi menekankan seluruh unsur pemerintah untuk tetap bergerak cepat dan terkoordinasi dalam penanganan bencana, terutama memastikan keselamatan masyarakat serta kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat. (adpsb/cen/bud)
