Padang — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi meminta pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar tidak hanya disibukkan oleh pekerjaan administratif dan rutinitas perkantoran. Sebaliknya, pejabat fungsional dituntut mampu mengoptimalkan keahlian masing-masing melalui kajian, analisis, dan rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan pemerintah.
Menurut Arry, jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan karena setiap pejabat dituntut bekerja berdasarkan keahlian dan kompetensi sesuai bidang tugasnya. Karena itu, keberadaan jabatan fungsional harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, bukan sekadar menjalankan pekerjaan rutin.
Ia mencontohkan, pejabat fungsional seperti Analis Kebijakan dan Analis Hukum harus mampu menjalankan fungsi utamanya melalui kajian dan analisis terhadap berbagai persoalan pemerintahan, termasuk kebijakan yang akan dirumuskan maupun yang telah berjalan.
“Yang namanya analis, tugasnya sederhana adalah melakukan kajian dan analisis. Kalau Analis Kebijakan, dia akan melakukan kajian atau analisis terhadap sebuah kebijakan yang akan dibuat ataupun yang sudah dibuat dan sudah berjalan,” jelas Arry.
Hal tersebut disampaikannya saat melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar, di Aula Kantor Gubernur, Senin (9/11/2026).
Ia mengingatkan, pekerjaan administratif seperti mengetik surat, menyusun laporan, dan merekap data tetap dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, pekerjaan tersebut tidak boleh menggeser tugas utama pejabat fungsional yang semestinya lebih mengedepankan penerapan keahlian dan kompetensi profesional.
Arry juga menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang yang semakin luas bagi ASN untuk mengembangkan karier melalui jabatan fungsional. Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan menghasilkan kinerja yang berkualitas sesuai bidang keahlian masing-masing.
Menurutnya, pengembangan karier ASN harus ditopang oleh tiga kompetensi utama, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Khusus bagi pejabat fungsional, penguasaan kompetensi teknis menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat, disertai kemampuan manajerial dan sosiokultural dalam pelaksanaan tugas.
“Jabatan hari ini adalah sebuah kepercayaan yang didasari atas kinerja dan kompetensi. Kompetensi ASN itu ada tiga, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural,” ungkapnya.
Ia berharap para pejabat fungsional mampu menerjemahkan kepercayaan yang diberikan melalui hasil kerja yang konkret, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kehadiran pejabat fungsional dapat memperkuat kualitas kebijakan, mendukung efektivitas organisasi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pada kesempatan tersebut, Arry juga mengingatkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar prosesi formal, melainkan bentuk komitmen moral dan tanggung jawab ASN untuk menjalankan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Pengambilan sumpah dan pelantikan pada prinsipnya ingin menegaskan bahwa kita yang dilantik menyadari dan bersumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan, bahwa kita siap menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Roni Putra Hafera, S.STP., M.M. sebagai Perencana Ahli Pertama; Ade Mila Silvia Syahputri S., S.STP., M.M. dan Alan Ilham, S.STP., M.M. sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan.
Selanjutnya, Mirawati, S.H., M.M. dan Hari Rizki Satria, S.H., M.H. sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum; Mery Nurfatli Yusan, S.STP., M.Si. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Umum; Dani Aristiyawan, S.STP., M.M. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Kesbangpol; serta Dan Ibnu Razi Putra Dasri, S.STP., M.M. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pembangunan. (adpsb/rmz/bud)
