JAKARTA – Akademisi dan pemerhati hukum mengimbau seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi di Gedung DPR maupun sejumlah wilayah lainnya agar tetap menjaga ketertiban dan kedamaian. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati kepentingan umum serta hak masyarakat lainnya.
Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Saputra Hasibuan, mengatakan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka sepanjang dilakukan secara tertib dan tidak disertai tindakan anarkis.
“Silakan menyampaikan aspirasi. Itu merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Namun, kami mengimbau agar dilaksanakan secara tertib dan damai sehingga tidak mengganggu kepentingan umum,” kata Edi di Jakarta.
Ia menjelaskan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Di sisi lain, Pasal 6 undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban setiap warga negara untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum, serta menjaga ketertiban umum dan keutuhan persatuan bangsa.
Oleh karena itu, Edi mengajak seluruh peserta aksi untuk menghindari provokasi, perusakan fasilitas umum, maupun tindakan kekerasan yang dapat berdampak terhadap masyarakat luas.
Selain mengimbau masyarakat, Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) tersebut juga meminta Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan dan pengamanan, termasuk memfasilitasi penyampaian aspirasi melalui komunikasi dan dialog.
“Kami meminta Polri memberikan pelayanan dan pengamanan secara profesional, humanis, serta mengedepankan dialog. Jangan sampai masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya justru merasa terhambat,” ujarnya.
Menurut Edi, keberhasilan pengamanan aksi tidak hanya dilihat dari terjaganya situasi keamanan dan ketertiban, tetapi juga dari terjaminnya hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara aman dan bermartabat.
“Dengan saling menghormati, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, sementara aktivitas dan kepentingan umum tetap berjalan. Demokrasi harus dijaga bersama,” tutup mantan anggota Kompolnas tersebut.
