Sorong – Kondisi Jalan Lingkar Sorong, Papua Barat Daya, menjadi perhatian serius Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Sipil Negara (Gempur). Di tengah besarnya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang aman dan nyaman, kerusakan di sejumlah titik ruas tersebut dinilai perlu segera mendapatkan penanganan menyeluruh.
LSM Gempur mendorong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat–Papua Barat Daya mengambil langkah konkret melalui evaluasi pekerjaan pemeliharaan, peningkatan pengawasan teknis, serta peninjauan langsung terhadap kondisi Jalan Lingkar Sorong.
Dorongan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pembangunan infrastruktur sekaligus upaya memastikan setiap anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sekretaris LSM Gempur Papua Barat Daya, Abdullah Rumadedey, kepada media ini, Sabtu (14/11/2026), mengatakan bahwa perbaikan Jalan Lingkar Sorong harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, keberadaan jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan transportasi, melainkan juga penunjang aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan konektivitas antarwilayah.
Berdasarkan pantauan langsung LSM Gempur, sejumlah titik kerusakan masih terlihat, mulai dari kawasan Jembatan Pertama hingga ruas jalan menuju perbatasan Tahap II pekerjaan.
“Harapan kami, kondisi ini segera mendapatkan perhatian serius. Kami melihat masih ada sejumlah titik yang membutuhkan penanganan. Karena itu, Kepala BBPJN perlu turun langsung agar persoalan di lapangan dapat diketahui secara utuh dan dicarikan solusi,” ungkap Abdullah.
Ia menilai evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap kondisi fisik jalan, tetapi juga terhadap kualitas pekerjaan, pengawasan pelaksanaan, serta efektivitas pemeliharaan yang telah dilakukan.
Menurut Abdullah, terdapat bagian jalan yang disebut mengalami kerusakan meskipun pekerjaan sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Kondisi tersebut perlu ditelusuri secara teknis agar penyebab kerusakan dapat diketahui dan tidak terus berulang.
“Kami ingin pembangunan infrastruktur di Sorong semakin baik. Kalau ada bagian jalan yang rusak setelah dikerjakan, perlu diperiksa apa penyebabnya. Apakah berkaitan dengan kualitas material, pelaksanaan pekerjaan, kondisi drainase, atau faktor teknis lainnya. Semua harus dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan,” jelasnya.
Selain kondisi fisik jalan, LSM Gempur turut menyoroti anggaran pemeliharaan rutin yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Abdullah berharap penggunaan anggaran tersebut dapat dijelaskan secara transparan, mulai dari alokasi kegiatan, titik pekerjaan, volume penanganan, hingga hasil yang telah dicapai.
Menurutnya, besarnya anggaran pemeliharaan harus sejalan dengan kualitas pekerjaan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya melihat besarnya anggaran di atas kertas. Yang terpenting adalah bagaimana hasilnya di lapangan. Masyarakat berhak mengetahui pekerjaan apa saja yang dilaksanakan, berapa nilai anggarannya, serta bagaimana kualitas hasil pekerjaan tersebut,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar sistem pengawasan diperkuat sehingga pemeliharaan jalan tidak hanya bersifat penanganan sementara, tetapi mampu memberikan solusi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan tidak terus-menerus terserap untuk menangani kerusakan yang sama.
Sebagai langkah pembenahan, LSM Gempur meminta Kepala BBPJN Papua Barat–Papua Barat Daya, Wijayanto, S.T., M.T., melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi Jalan Lingkar Sorong.
Gempur juga mendorong evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Papua Barat Daya, khususnya dalam aspek pengendalian pekerjaan, pengawasan lapangan, dan pencapaian kualitas pemeliharaan.
Abdullah menegaskan, evaluasi tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan pengelolaan pembangunan jalan nasional berjalan semakin baik, profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap ada langkah pembenahan yang nyata. Jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, harus segera diperbaiki. Jika ada persoalan dalam pengawasan, sistemnya perlu ditingkatkan. Tujuan akhirnya adalah masyarakat mendapatkan jalan yang berkualitas,” ujarnya.
Dorong Pengawasan Hukum untuk Menjaga Uang Negara
Di sisi lain, LSM Gempur juga mendorong Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan pekerjaan Jalan Lingkar Sorong, terutama terkait penggunaan anggaran pemeliharaan rutin dan mekanisme pengawasannya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, serta ketentuan pengelolaan keuangan negara.
“Kami mendorong adanya penelusuran agar semuanya terang dan jelas. Apabila seluruh pekerjaan sudah sesuai ketentuan, tentu itu harus menjadi catatan positif. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” kata Abdullah.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur jalan di Papua Barat Daya.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan jalan yang dibangun, tetapi juga jalan yang terpelihara dengan baik, aman dilalui, dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pada prinsipnya, kami mendukung pembangunan infrastruktur pemerintah. Namun, dukungan itu harus dibarengi pengawasan dan keterbukaan. Jalan Lingkar Sorong harus menjadi infrastruktur yang benar-benar membanggakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala BBPJN Papua Barat–Papua Barat Daya maupun Kepala Satker PJN Wilayah I terkait kondisi kerusakan Jalan Lingkar Sorong, pelaksanaan pemeliharaan rutin, kualitas pekerjaan, serta penggunaan anggaran yang menjadi perhatian LSM Gempur.
(Tim)
