BANJARBARU – Sebanyak 5.337 tenaga kerja dibutuhkan oleh berbagai pelaku usaha di Kalimantan Selatan melalui kegiatan Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) Job Fair yang digelar Polda Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menghimpun 414 lowongan pekerjaan sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan.
Program yang merupakan bagian dari prioritas Kapolri tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Polda Kalsel dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Balai Latihan Kerja (BLK). Sinergi ini diarahkan untuk memperkuat pendataan serta menyinkronkan kebutuhan tenaga kerja dari pelaku usaha dengan masyarakat pencari kerja.
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, Poliran Job Fair menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kesempatan kerja yang tersedia di daerah.
“Kami mencoba mengatur, mendatakan, dan menyinkronkan data pelaku usaha dengan para pencari kerja. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat di Banua, Kalimantan Selatan,” ujar Rosyanto dalam keterangannya di Banjarbaru, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rosyanto, pelaksanaan Poliran tidak hanya dipusatkan di ibu kota provinsi, tetapi akan diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan teknologi digital. Polda Kalsel telah menyiapkan dashboard berbasis situs web terintegrasi untuk mempermudah pendaftaran sekaligus memantau jumlah pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.
Akses program juga disiapkan agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah pelosok, termasuk warga yang tidak memiliki telepon pintar. Untuk itu, Kapolda menginstruksikan jajaran Kapolres, Kapolsek, hingga Bhabinkamtibmas agar turun langsung membantu masyarakat dalam proses pendaftaran.
Selain memperluas akses informasi lowongan kerja, kegiatan ini melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BP3MI untuk memperkuat perlindungan bagi pencari kerja. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi pekerjaan yang lebih terarah sekaligus mengurangi risiko penipuan berkedok lowongan kerja.
Rosyanto menilai perluasan kesempatan kerja juga memiliki kaitan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya kondisi sosial yang lebih stabil.
“Secara teori dan empiris, ketika kesejahteraan masyarakat rendah dan daya beli kecil, angka kejahatan cenderung tinggi. Dengan berkolaborasi menyalurkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, kesejahteraan dan daya beli akan meningkat, sehingga secara otomatis dapat menekan angka kejahatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.














