DPD RI

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengajak masyarakat memberikan apresiasi kepada pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah yang telah membawa masyarakat dan Bangsa Indonesia keluar dari masa krisis, baik krisis penyakit/kesehatan maupun masalah ekonomi. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat...

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang merilis soal harga Pertalite yang seharusnya dijual Rp. 17.200 per liter jika tanpa subsidi, mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, jika menggunakan kata ‘seharusnya’, maka rakyat Indonesia juga...

Senator Ahmad nawardi meminta Badan Sensor Film Indonesia untuk segera menarik film Minions 2: The Ruse Of Gru dari bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Pasalnya film tersebut dinilai tidak mendidik dan membahayakan bagi perkembangan pendidikan dan mental anak Indonesia. Film Minions 2:...

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang memperingatkan negara-negara ASEAN agar tidak menjadi pion catur negara besar. Wang menyampaikan pernyataan itu saat berpidato di Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara...

Tak ada yang menyangkal jika mendengar kata Papua, imaginasi yang muncul adalah alam yang kaya dan alam yang indah. Papua juga merupakan wilayah terluas di Indonesia yang saat ini telah resmi menjadi 5 provinsi. Tapi, saya tak perlu membahas banyak...

Senator Papua Barat Filep Wamafma menekankan bahwa pendidikan gratis wajib diberikan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Hal itu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yakni Pasal 34 dan Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2021 atau UU Otsus...

Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Sambil menunggu persiapan wukuf di Arafah, saya membaca kiriman file PDF Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022. Yaitu putusan terkait judicial review atas Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan DPD RI dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ada yang...

Sidang Paripurna ke-12 DPD RI melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022. Sidang Paripurna ke-12 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin dengan tiga agenda pokok yaitu Pengucapan Sumpah/Janji...

Persoalan pendidikan di Papua merupakan persoalan serius karena menyangkut kualitas kehidupan masyarakat Papua. Sejumlah kebijakan pemerintah pun telah dicanangkan guna meningkatkan mutu pendidikan di Papua, diantaranya melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Senator Papua Barat...

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan DPD RI terkait Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan atau Presidential Threshold (PT) dalam perkara Nomor 52/PUU-XX/2022. MK menilai DPD RI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara tersebut. ...

Anjloknya harga tandan buah sawit (TBS) secara nasional, menjadi keresahan yang dirasakan oleh para petani kelapa sawit di perbatasan RI–Malaysia terutama di wilayah komoditi sawit seperti Kalimantan Utara. Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Petani Sawit di Kalimantan Utara mengeluhkan...

Penerapan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM jenis pertalite dan solar menuai polemik. Aplikasi milik BUMN itu dimaksudkan untuk ketepatan pendistribusian BBM. Namun kebijakan tersebut dianggap kurang tepat karena justru menyulitkan masyarakat. Sosialisasi yang kurang dan aturan yang belum siap...

⁹Kota Jakarta dan sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2, setelah selama berpekan-pekan berstatus PPKM Level 1. Kenaikan level ini berkonsekuensi terjadinya pengetatan beberapa aktivitas kegiatan masyarakat dari yang...

Oleh : AA Lanyalla Mahmud Mattalitti Para pendiri bangsa telah menyusun redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat cermat. Sebab Pasal tersebut, dalam naskah asli UUD 1945, ditulis dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Artinya sangat jelas, bahwa orientasi perekonomian bangsa ini...

9Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang diperkenalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai program berbasis ekonomi biru.  Meski demikian, LaNyalla berharap program tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan tradisional. "Saya apresiasi program...