Taliabu | dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus memperkuat tata kelola keuangan desa melalui langkah strategis evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Upaya ini dilakukan guna memastikan penggunaan dana desa lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Evaluasi tersebut melibatkan sinergi lintas instansi, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bapperida, serta Inspektorat Daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mengawal perencanaan dan penganggaran desa agar selaras dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.
Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menegaskan bahwa evaluasi APBDesa merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas perencanaan desa. Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola harus memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kegiatan ini bertujuan memastikan perencanaan dan penganggaran desa telah sesuai dengan regulasi, serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas agar manfaat dana desa benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dinas PMD fokus pada pendampingan teknis penyusunan anggaran, Bapperida menjaga konsistensi program, sementara Inspektorat berperan sebagai pengawas guna memitigasi risiko penyimpangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD, Ruslan La Habibi, menjelaskan bahwa proses evaluasi ini juga menjadi ruang perbaikan bagi pemerintah desa sebelum APBDesa ditetapkan secara resmi.
“Kami berkomitmen mendampingi pemerintah desa agar lebih cermat dalam menyusun program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi ini memberikan masukan konstruktif terhadap penyempurnaan dokumen perencanaan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan tertib administrasi.
Melalui sinergi yang kuat serta perencanaan yang matang, Pemkab Taliabu optimistis desa dapat menjadi motor penggerak utama dalam percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Dengan pengawasan yang ketat dan perencanaan yang baik, kemandirian desa diharapkan mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah,” pungkasnya.
(Jk)
