Dharmasraya, Investigasi.news – Proyek perbaikan jalan nasional di wilayah II Sumatera Barat kembali menuai sorotan tajam. Pekerjaan tambal sulam (patching) di ruas Muaro Kalaban–Batas Jambi serta Kiliran Jao–Batas Riau yang baru saja dikerjakan, kini sudah rusak dan berlubang kembali. Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa mutu pekerjaan yang dilakukan oleh PPK 2.2 terkesan asal-asalan dan minim pengawasan.
Sejumlah titik yang sebelumnya ditambal kembali menganga, menciptakan potensi kecelakaan yang tinggi bagi pengguna jalan. Masyarakat menilai bahwa proyek ini tidak hanya cacat mutu, tetapi juga menunjukkan lemahnya profesionalisme dalam pelaksanaan maupun pengawasan.
“Sudah dari dulu pekerjaan jalan nasional PPK 2.2 tidak pernah sesuai harapan. Baru selesai dikerjakan, sudah rusak lagi. Ini bukti nyata bahwa kualitas pekerjaan sangat rendah dan tidak berpihak pada keselamatan pengguna jalan,” tegas seorang tokoh masyarakat berinisial S.
Ia menambahkan, tambal sulam dengan aspal yang tidak layak hanya menjadi solusi jangka pendek yang mempermalukan institusi penyelenggara jalan. “Ini bukan pemeliharaan, ini pemborosan anggaran. Kami mendesak Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar dan Kementerian PUPR untuk bertindak tegas terhadap rekanan dan pengawas proyek,” lanjutnya.
Sorotan serupa juga datang dari Edwar, Koordinator LSM Ampera Indonesia wilayah Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa selain buruknya kualitas pekerjaan, penyelenggara jalan juga lalai dalam aspek keselamatan.
“Seharusnya ada rambu peringatan minimal 100 meter sebelum titik jalan rusak. Ini penting untuk mencegah kecelakaan. Jika tidak dilakukan, dan terjadi kecelakaan, maka penyelenggara bisa dilaporkan secara pidana sesuai Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegas Edwar.
Kondisi ini memperkuat dugaan publik bahwa proyek infrastruktur jalan nasional di wilayah ini lebih mementingkan serapan anggaran ketimbang manfaat nyata bagi masyarakat.
Masyarakat mendesak transparansi, audit menyeluruh, dan tindakan tegas terhadap pelaksana dan pengawas proyek yang dinilai telah gagal menjaga mutu serta keselamatan pengguna jalan.
Hingga berita ini ditayangkan, investigasi.news masih mengkonfirmasikan terhadap pihak terkait lainnya, namun belum mendapatkan tanggapan.
(Ardhi Piliank)
