Padang – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang sempat mengganggu aktivitas masyarakat dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang. Karena itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmennya mendukung penguatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Komitmen tersebut disampaikan Fadly Amran saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Rakor yang dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sumbar, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, serta Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar itu mengungkap berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi energi bersubsidi.
Mulai dari penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi berkapasitas besar, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran untuk aktivitas pertambangan ilegal menjadi temuan yang dipaparkan dalam forum tersebut.
Bagi Fadly Amran, temuan tersebut menjadi alarm bahwa pengawasan harus semakin diperkuat. Menurutnya, subsidi yang dialokasikan negara harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan justru dinikmati oleh oknum yang memanfaatkan celah sistem.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tegas Fadly.
Ia menilai langkah pengawasan yang lebih ketat juga akan berdampak langsung terhadap stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, antrean panjang di SPBU tidak hanya merugikan pengguna kendaraan, tetapi juga menghambat mobilitas distribusi barang dan jasa.
Karena itu, Fadly turut mendorong percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup berbagai celah penyimpangan yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan bahwa subsidi energi merupakan hak masyarakat yang harus dijaga bersama. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” ujar Mahyeldi.
Dukungan terhadap pengawasan yang semakin kuat juga datang dari Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya. Ia mengapresiasi langkah Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar yang dinilai berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan.
Menurut Chrisnawan, penurunan konsumsi tersebut menjadi indikator bahwa praktik penyalahgunaan mulai berkurang. Untuk mempersempit ruang kecurangan, BPH Migas saat ini juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk kemungkinan penerapan PIN atau OTP pada QR Code yang digunakan dalam transaksi BBM subsidi.
Di sisi lain, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan ketersediaan BBM di Sumatera Barat dalam kondisi aman. Ia menyebut, setelah operasi pengawasan diperketat dan penindakan lapangan digencarkan, antrean di sebagian besar SPBU mulai berangsur berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Fakhri.
Rakor tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi pengawasan distribusi JBT dan JBKP di seluruh wilayah Sumatera Barat. Dengan pengawasan yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi dapat berlangsung lebih efektif, transparan, tepat sasaran, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat, pesan yang mengemuka dari forum tersebut cukup jelas: subsidi harus kembali kepada yang berhak, sementara segala bentuk penyalahgunaan harus ditutup rapat melalui pengawasan yang kuat dan teknologi yang semakin canggih.(**/But)
