Kotamobagu, DutaMetro.com — Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kotamobagu mendapat perhatian dan pengawalan serius dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan program nasional tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi para pelajar.
Komitmen tersebut terlihat saat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy bersama Kapolres Kotamobagu, Irwanto melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Program MBG di SMP Negeri 5 Kotamobagu, Kamis (8/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala sekolah, serta jajaran Forkopimda lainnya yang ikut memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Saat peninjauan berlangsung, jajaran Forkopimda tampak berinteraksi langsung dengan para siswa di ruang kelas maupun area pembagian makanan. Suasana penuh keakraban terlihat ketika para siswa menerima paket makanan sehat yang telah disiapkan dengan menu bergizi dan memenuhi standar kesehatan.
Selain memastikan distribusi berjalan lancar, rombongan juga melakukan pengecekan terhadap kualitas makanan, kebersihan tempat penyajian, hingga kelengkapan menu yang diberikan kepada siswa. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh proses pelaksanaan program benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam program MBG merupakan bagian dari dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya generasi muda.
Menurutnya, program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan mampu bersaing di masa depan.
“Polri hadir bukan hanya untuk melakukan pengamanan, tetapi juga memastikan distribusi program berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Program ini sangat penting karena menyangkut masa depan generasi bangsa,” tegas AKBP Irwanto.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan, termasuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses distribusi maupun pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Kajati Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, menyoroti pentingnya menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Ia menegaskan bahwa aspek kebersihan, kandungan gizi, dan kelayakan makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak sekolah menjadi langkah strategis dalam menjaga transparansi dan efektivitas program.
“Program ini harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan dan kesehatan anak-anak. Karena itu, pengawasan terhadap kualitas makanan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara serius dan berkesinambungan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari unsur kepolisian dan kejaksaan dalam mengawal pelaksanaan Program MBG di daerahnya.
Menurutnya, sinergi lintas sektoral menjadi kekuatan utama dalam memastikan seluruh program pemerintah dapat berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan seluruh pihak terkait menjadi modal penting dalam menghadirkan program yang bersih, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya para siswa,” kata Weny Gaib.
Program Makanan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda melalui pemenuhan asupan gizi yang seimbang di lingkungan sekolah.
Dengan adanya pengawalan langsung dari Forkopimda, diharapkan pelaksanaan Program MBG di Kota Kotamobagu dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta menjadi contoh pelaksanaan program pelayanan publik yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.***
