Tulang Bawang Barat, dutametro.com–Puluhan Wartawan Demo, Tuntut Transparansi Anggaran Publikasi dan Hibah Diskominfo Tubaba. Puluhan wartawan dari berbagai media cetak, online, dan lembaga yang tergabung dalam Aliansi Media Tubaba Bersatu menggelar aksi damai menuntut transparansi pengelolaan anggaran publikasi dan hibah di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun anggaran 2024–2025.
Dalam aksinya, massa menyuarakan desakan agar Pemkab Tubaba, DPRD Tubaba, serta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan mengaudit penggunaan dana publikasi dan hibah yang dinilai janggal. Mereka juga meminta agar pejabat Diskominfo yang dianggap terlibat dalam persoalan anggaran segera dievaluasi bahkan diganti.
Aksi damai tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, didampingi Penjabat Sekda Perana Putra, Asisten I Bidang Pemerintahan Untung Budiono, mantan Kadis Kominfo Eri Budi Santoso, serta sejumlah pejabat lingkup Diskominfo. Dialog terbuka pun digelar di ruang rapat Diskominfo Tubaba, Senin (8/9/2025).
Usai dialog, massa aksi bergerak menuju kantor DPRD Tubaba untuk menyampaikan aspirasi. Mereka diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Tubaba, Joko Kuncoro, Ketua Komisi I Yantoni, dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Ketua perwakilan aksi, Riko, menyoroti kejanggalan data jumlah media yang disebut mantan Kadis Kominfo, Eri Budi Santoso. Dalam penjelasannya, Eri menyebut terdapat 311 media yang telah terdaftar dan sebagian besar telah bekerja sama dengan Diskominfo Tubaba. Namun, Riko meragukan angka tersebut.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat. Tiba-tiba muncul angka 311. Dari mana seratus media itu datang? Apakah ada biro yang menguasai banyak media, atau memang ada media ‘siluman’ yang selama ini tidak pernah diketahui?” tegas Riko dengan nada kecewa.
Eri beralasan anggaran publikasi tahun 2024 tidak sepenuhnya terealisasi karena adanya perubahan sistem e-katalog versi 6 sejak Oktober 2024. Namun, jawaban itu justru semakin memicu pertanyaan peserta aksi.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Diskominfo.
“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan secara transparan. Kalau ada pejabat yang tidak amanah, akan kami evaluasi bahkan ganti,” ujar Nadirsyah di hadapan peserta aksi.
Riko dan rekan-rekannya berharap DPRD Tubaba segera mengeluarkan rekomendasi agar APH melakukan audit anggaran publikasi dan hibah di Diskominfo.
“Kami hanya ingin transparansi, keadilan, dan evaluasi menyeluruh. Yang jelas, anggaran Diskominfo harus diaudit,” pungkasnya.
Akang
