Pulau Taliabu,dutametro.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu resmi mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu dalam Rapat Paripurna. Rabu, (09/09/2026)
Pengajuan ini difokuskan untuk menyesuaikan alokasi anggaran daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
Wakil Bupati La Ode Yasir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang menyelenggarakan forum tersebut.
Menurutnya, rapat paripurna ini merupakan bagian penting dalam menyelaraskan pandangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terkait arah kebijakan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.
“Forum ini merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka membangun kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar La Ode Yasir
Ia menambahkan, langkah penyesuaian anggaran ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyesuaian dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA awal, pergeseran anggaran antarorganisasi maupun jenis belanja, penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, hingga kondisi darurat atau luar biasa.
La Ode Yasir menjelaskan, penyusunan dokumen Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan target pendapatan daerah, kebutuhan alokasi belanja, dan pembiayaan daerah.
Penyesuaian tersebut merespons dinamika fiskal, perkembangan penerimaan daerah, serta kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Ia menekankan, tantangan ekonomi global dan nasional serta dinamika harga barang dan jasa menuntut pemerintah daerah untuk tetap adaptif.
Masyarakat saat ini memiliki harapan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Masyarakat menginginkan pembangunan yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari,” tekan Wabup
Lanjut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.
Oleh sebab itu, Pemda Pulau Taliabu berkomitmen memastikan kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
La Ode Yasir berharap seluruh proses pembahasan berjalan secara efektif, konstruktif, dan penuh semangat kebersamaan.
“Kami mengajak seluruh jajaran eksekutif dan legislatif untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” ajaknya.
(Jk)
