Pesisir Selatan, dutametro.com-Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dilaksanakan di Aula Bapedalitbang setempat, Rabu (10/5). Kegiatan itu dihadiri Sekda, Mawardi Roska, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah dan stakeholder lainnya.
Dalam sambutannya Wakil Bupati, Rudi Hariyansyah yang juga selaku Ketua TPPS menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan sekarang merupakan bentuk wujud upaya konvergensi penurunan stunting, sekaligus bentuk komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung Program Pemerintah Pusat di tahun 2023.
“Sesuai dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Kabupaten Pesisir Selatan angka prevalensi stunting meningkat dari 25,2 persen menjadi 29,8 persen, naik sebesar 4,7%,” ungkap Rudi.
Lebih lanjut wabup menegaskan bahwa hal ini menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, mengingat angka ini lebih tinggi dari prevalensi Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah pusat melalui Pepres No. 72 tahun 2021 mentargetkan angka stunting nasional turun di 14 persen pada tahun 2024.
“Oleh karena itu perlu kerja yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting. Koordinasi dan kerja sama konvergen itu sangat penting semua lintas sektor untuk bisa bekerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan,” harapnya.
Dikatakan, arah dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting setidaknya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yakni pendekatan intervensi spesifik dan sensitive, pendekatan multisector multipihak, instansi pemerintah daerah dan nagari, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting yaitu balita, remaja, calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca melahirkan.
Pada akhir sambutannya, wabup mengajak semua elemen masyarakat mengambil bagian dalam program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan menjadi Bapak Asuh untuk anak-anak stunting yang berasal dari keluarga miskin. Program ini sudah memberikan dampak baik pada perbaikan kondisi balita stunting selama beberapa bulan belakangan ini.
“Dari data sementara DPMDPP&KB mengatakan lebih kurang 46 BAAS yang baru berjalan,” kata Zulfkifli, Kepala DPMDPP&KB.
Intervensi yang dilakukan melalui BAAS ini berupa bantuan makanan tambahan berupa pangan lokal tinggi protein seperti telur, susu, kacang hijau dan beras, kepada sasaran selama 6 bulan berturut-turut, dan direkomendasikan minimal Rp. 200.000/bulan.
Pada kegiatan tersebut Ketua TPPS, Rudi Hariyansyah secara simbolis melakukan pemasangan selempang kepada pejabat yang ikut dalam program BAAS ini. Admin
