Bukittinggi – Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang (FK UNP) memperbarui kerja sama kelembagaan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bukittinggi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Selasa (10/11/2026). Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran serta kesehatan.
Dalam penandatanganan tersebut, FK UNP diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sumber Daya, Kerja Sama dan Umum, Dr. dr. Pudia M. Indika, M.Kes., AIFO-K., bersama dua tenaga kependidikan, Richy Yuser Pratama, Amd.Kep. dan Syifa Aina Rusdi, S.I.P. Sementara itu, pihak Dinkes Kota Bukittinggi diwakili langsung oleh Kepala Dinas, Ramli Andrian, SKM., MKM.
Kesepakatan ini merupakan pembaruan dari kerja sama sebelumnya yang telah berjalan sejak 2022. Ruang lingkup kolaborasi mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, lokakarya, dan pertukaran pengetahuan.
Pada bidang pendidikan, mahasiswa FK UNP dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di bawah naungan Dinkes Kota Bukittinggi sebagai lokasi praktik lapangan, praktik klinik, hingga kepaniteraan. Tenaga kesehatan setempat juga akan dilibatkan langsung sebagai pembimbing maupun instruktur bagi mahasiswa. Sebaliknya, FK UNP akan memberikan dukungan keilmuan dan riset guna menunjang program kesehatan daerah di Kota Bukittinggi.
Sinergi antara FK UNP dan Dinkes Kota Bukittinggi ini turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kolaborasi ini mengimplementasikan SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat daerah, serta SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) lewat penyediaan wahana praktik klinik dan bimbingan langsung bagi calon tenaga medis. Selain itu, pembaruan perjanjian ini mencerminkan wujud nyata SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dalam memperkuat sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah. (FK/Ril/KKPS)














