KOTAMOBAGU, DutaMetro.com – Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Sinergi lintas lembaga tersebut diarahkan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Ketua Sinode GMIBM usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkot Kotamobagu. Dalam pertemuan tersebut, GMIBM menyatakan dukungan terhadap program-program pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Ketua Sinode GMIBM usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkot Kotamobagu. Dalam pertemuan tersebut, GMIBM menyatakan dukungan terhadap program-program pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Sinode GMIBM menegaskan, kemitraan antara gereja dan pemerintah harus terus dijaga serta diwujudkan melalui kerja sama yang konkret. Menurutnya, gereja memiliki tanggung jawab sosial untuk turut mendukung pembangunan daerah, mengingat warga GMIBM juga merupakan bagian dari masyarakat Kota Kotamobagu.
Harapan kami, kemitraan ini selalu terjaga dan terpelihara, terlebih di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota dr. Weny Gaib dan Wakil Wali Kota bersama seluruh jajaran. GMIBM sangat mendukung program-program pemerintah yang memberikan dampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, GMIBM menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian bersama.
Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui program peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga harus ditopang ketersediaan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik yang memadai.
Menurut Ketua Sinode, pemerintah dan gereja memiliki ruang kolaborasi untuk mendorong pemberdayaan masyarakat serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Ini menjadi perhatian serius, bukan hanya gereja, tetapi juga pemerintah. Ada ruang-ruang yang dapat diberdayakan untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk ketersediaan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan berbagai kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan menjadi salah satu fokus penting dalam pembahasan kemitraan tersebut. GMIBM menilai kolaborasi antara fasilitas kesehatan milik pemerintah dan rumah sakit yang dikelola pihak swasta maupun lembaga keagamaan perlu diperkuat.
Salah satu potensi yang dapat dioptimalkan adalah Rumah Sakit Monompia milik GMIBM. Keberadaan rumah sakit tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan dan sistem rujukan bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Sinode menegaskan, optimalisasi peran rumah sakit membutuhkan pembenahan dan koordinasi program yang terarah agar pelayanan kesehatan semakin berkualitas dan kontribusinya terhadap daerah dapat ditingkatkan.
“Kita juga berbicara tentang sektor kesehatan yang menjadi salah satu sumber PAD. GMIBM memiliki Rumah Sakit Monompia. Kolaborasi perlu dibangun agar rumah sakit yang didirikan pemerintah maupun pihak swasta dan gereja dapat berperan dalam pelayanan serta menjadi bagian dari sistem rujukan kesehatan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pertemuan tersebut tidak boleh berhenti pada penyampaian gagasan dan komitmen semata. Setiap poin pembahasan harus ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis dan komunikasi intensif antarlembaga agar menghasilkan langkah nyata.
Menurutnya, sinergi pemerintah dan gereja harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan pelayanan kesehatan.
“Harapan kami, poin-poin yang telah dibicarakan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan komunikasi untuk merumuskan langkah konkret. Dengan begitu, kehadiran pemerintah dan gereja benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Kemitraan GMIBM dan Pemkot Kotamobagu diharapkan tidak sekadar menjadi hubungan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi kerja sama nyata yang terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
