Padang — Seluruh Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera sepakat memperkuat konektivitas dan menyelaraskan kebijakan pembangunan regional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, tangguh, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama bertajuk “MUFAKAT TUAH SAKATO” dengan semangat “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama”, yang ditandatangani para gubernur se-Sumatera dalam kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Padang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, energi, dan pariwisata di masing-masing provinsi akan memberikan manfaat lebih besar apabila didukung oleh konektivitas wilayah yang terintegrasi.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” tegas Mahyeldi.
Ia mengatakan, berbagai persoalan pembangunan regional, mulai dari kelancaran distribusi barang, akses pasar, pengembangan kawasan industri hingga penguatan sektor perdagangan dan pariwisata, tidak dapat diselesaikan jika melalui pendekatan parsial atau pendekatan masing-masing provinsi.
Karena itu, Mahyeldi mendorong perencanaan pembangunan Sumatera secara terpadu yang melibatkan seluruh 10 provinsi. Hasil perencanaan bersama tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas agar kebutuhan dan potensi pembangunan regional Sumatera terakomodasi dalam kebijakan nasional.
Menurut Mahyeldi, penguatan konektivitas perlu mencakup transportasi darat, kereta api, dan laut, termasuk percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera serta optimalisasi pelabuhan. Infrastruktur yang terintegrasi tidak hanya memperlancar mobilitas dan distribusi barang, tetapi juga memperkuat hubungan antarkawasan ekonomi dan membantu pengendalian inflasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun konektivitas yang tangguh bencana. Sebab, gangguan infrastruktur akibat bencana dapat berdampak luas terhadap distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik. Karena itu, penyediaan jalur alternatif dan kesinambungan aktivitas ekonomi perlu menjadi bagian dari perencanaan bersama.
Dalam kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO, para gubernur turut mendorong penguatan forum komunikasi dan koordinasi lintas provinsi, percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera, optimalisasi layanan Tol Laut, serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur tapi juga sosial dan ekonomi,” ungkap Gubernur Mahyeldi
Ia menambahkan, data PDRB dan indikator sosial ekonomi harus menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak cukup diukur melalui peningkatan angka statistik, tetapi harus tercermin pada terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.
Kesepakatan tersebut juga mengatur evaluasi pelaksanaan rekomendasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan di masing-masing provinsi dan minimal satu kali setahun di tingkat regional Sumatera. Konreg PDRB-ISE berikutnya dijadwalkan berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau pada 2027 dan Provinsi Jambi pada 2028.
Melalui kesepakatan tersebut, seluruh provinsi di Sumatera diharapkan semakin memperkuat langkah bersama dalam mengembangkan potensi daerah, membangun konektivitas yang tangguh, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi regional yang saling menguatkan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh Edy Mahmud; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwado.
Selain itu juga hadir Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dr.Subandono, SE, M.Sc dan Executive Vice President of Strategic Business Growth PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ir. Bernike Christiawan, S.T., IPM., MIRSE., ASEAN Eng serta perwakilan Pemerintah Provinsi se Sumatera. (adpsb/rmz/bud)
