BUKITTINGGI,dutametro.com .- Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Rabu, 11 November 2026.
“Penghantaran Ranperda ini menjadi langkah strategis Pemko Bukittinggi dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana secara lebih cepat, terstruktur, dan terpadu.
“Kenapa Bukittinggi Butuh BPBD?*
Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 97 kejadian bencana di Kota Bukittinggi. Rinciannya:
“Banjir:* 46 kejadian
“Cuaca Ekstrem:* 41 kejadian
“Tanah Longsor:* 5 kejadian
“Puting Beliung:* 3 kejadian
“Gempa Bumi:* 2 kejadian
“Tingginya frekuensi bencana tersebut membuat Bukittinggi membutuhkan lembaga khusus yang fokus menangani penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana.
“Dasar Pembentukan Sudah Lengkap
Pembentukan BPBD Kota Bukittinggi telah memenuhi seluruh dasar hukum dan tahapan administrasi, yaitu:
“UU No. 24 Tahun 2007* tentang Penanggulangan Bencana
“Permendagri No. 18 Tahun 2025* tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
“Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat* No. 000.8.1.2/429/Org-2026 tanggal 1 Oktober 2026
“Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sumatera Barat* tanggal 6 November 2026
“Miskin Struktur, Kaya Fungsi*
Dalam penghantarannya, Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan, BPBD yang diusulkan adalah SKPD Tipe C dengan prinsip miskin struktur, kaya fungsi.
“Pengusulan BPBD sebagai SKPD Tipe C menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan,” ujar Ramlan Nurmatias.
“Pertimbangan tersebut diambil karena beberapa alasan:
“Belanja pegawai Pemko masih 43 persen*, sehingga perlu efisiensi anggaran
“Luas wilayah Kota Bukittinggi 24,173 km²* dengan jumlah penduduk 143.595 jiwa
“Fokus anggaran ke lapangan*, bukan untuk struktur organisasi yang gemuk
“Efisiensi anggaran* agar pelayanan kebencanaan lebih maksimal
“Dengan skema ini, Pemko Bukittinggi berharap anggaran dapat lebih banyak digunakan untuk peralatan, pelatihan relawan, mitigasi, dan penanganan langsung di lapangan, bukan habis untuk belanja struktur.
Rapat Paripurna selanjutnya akan membahas Ranperda tersebut bersama DPRD Kota Bukittinggi hingga ditetapkan menjadi Perda.
“Pemko Bukittinggi berharap dukungan penuh dari DPRD dan masyarakat, agar Bukittinggi semakin siaga dan tangguh dalam menghadapi bencana.
(Zlk)*
