Padang, Dutametro – Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi dalam waktu dekat akan menyiapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait penatausahaan komoditi gambir di Sumatera Barat. Salah satu poin penting dengan adanya regulasi tersebut nantinya adalah, adanya standarisasi harga gambir, sehingga bisa memberikan kepastian dan kestabilan harga komoditi unggulan Sumbar itu.
Hal itu diungkapkan gubernur saat memberikan arahan dalam rapat pertemuan antara para eksportir gambir asal India dengan asosiasi dan kelompok tani gambir Sumbar, diantaranya berasal dari Kabupaten Limapuluh Kota di ruang rapat gedung istana, Komplek Gubernuran Sumbar, Senin (14/2/2022) malam.
Menurut gubernur, kata kunci untuk menjawab persoalan gambir adalah menjaga kualitas. Caranya melalui peran aktif pemerintah melalui Dinas Pertanian untuk secara intensif melakukan pembinaan dan evaluasi berbagai kekurangan.
“Kuncinya adalah kualitas yang harus diperbaiki. Selama ini dinas kurang perhatian. Perlu pembinaan pada para petani sekaligus evaluasi, mungkin peralatannya, mungkin pengetahuannya. Insyaallah kita akan siapkan ranperda nya nanti untuk menjadi dasar pengaturan gambir, termasuk penetapan harga dasar,” kata Buya Mahyeldi.
Ditambahkan gubernur, petani dan pengusaha saling membutuhkan. Hubungan saling menguntungkan harus menjadi dasar. Karena itu gubernur mengapresiasi pertemuan tersebut.
“Petani dan pengusaha sudah mau datang, duduk bersama seperti ini sudah merupakan wujud niat baik. Mari kita bangun semangat kebersamaan, semoga para petani kedepan lebih terorganisir dan hubungan dengan pengusaha juga semakin lebih baik,” tambah gubernur.
Turut hadir dalam pertemuan ini Asisten II Setdaprov Sumbar Wardarusmen, Kepala Dinas Pertanian Syafrizal, Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh, Asosiasi Petani Gambir Pesisir Selatan serta Forum Peduli Petani Gambir Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota.
Sebelumnya dalam pemaparan, salah seorang perwakilan eksportir gambir asal India, Rajes, menyebut bahwa sebagai pengusaha sangat siap membeli gambir produksi masyarakat dengan harga tinggi, asal produknya bagus dan berkualitas.
“Soal harga harus dikontrol pemerintah daerah, sebab di dunia hanya ada di Sumbar. Kita siap beli harga mahal, tapi kualitas harus dijaga sebab banyak gambir yang dicampur tanah atau pupuk,” kata Rajes.
Hal ini diaminkan Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh. Sebagai orang yang pernah berbisnis gambir, menurut Ramal, saat ini memang diperlukan pengolahan sedemikian rupa supaya standar kualitas ekspornya bisa terjaga, seperti halnya komoditi karet, sehingga harga jelas dan tidak fluktuatif.(doa/MMC)
#Dinas Kominfotik Sumbar
