Bengkulu, DM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mengikuti siaran langsung Pidato Presiden terkait penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) Tahun 2026 beserta Nota Keuangan, Jumat siang (15/8).
Rapat digelar di Ruang Ratu Agung dipimpin Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto didampingi Wakil Ketua I Rahmat Widodo dan Wakil Ketua II Riduan.
Rapat ini juga dihadiri langsung oleh Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi dan Wakil Walikota Ronny PL Tobing, unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Camat, Lurah dan undangan lainnya.
Dalam rapat ini, Pemerintah mematok inflasi 2,5% dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian/Keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Target defisit tersebut, masih sama dengan target dalam APBN 2025, namun lebih rendah dalam batas atas estimasi inflasi tahun ini kisaran 2,2% hingga 2,6%.
“Inflasi ditargetkan terkendali di level 2,5% (RAPBN 2026),” tutur Prabowo.
Sebagaimana diketahui, High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) menyepakati sasaran inflasi tiga tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024.
Sasaran inflasi tahun 2025, 2026, dan 2027 disepakati masing-masing sebesar 2,5±1%, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjangkar ekspektasi inflasi ke depan, menjaga daya saing perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, usai rapat, Walikota menyebutkan bahwa Pemkot Bengkulu telah melakukan langkah-langkah yang terukur sesuai arahan pusat.
Untuk pengendalian inflasi, pihaknya telah memperkuat koordinasi TPID, melakukan monitoring harga harian di pasar, serta memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan tanpa hambatan.
“Berbagai program pengendali inflasi seperti pasar murah, operasi pasar dan pengawasan di lapangan, rakor rutin dan penyusunan roadmap TPID, serta menggalakkan gerakan menanam di pekarangan rumah,” ujarnya.
Komitmen ini tak main-main dengan dibuktikan beberapa bulan terakhir Kota Bengkulu alami deflasi. (r)
Sumber: mckb
