BKKBN Sumatera Barat bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasbar mengadakan Diskusi Panel Manajemen Kasus Stunting di Pasaman Barat yang diselenggarakan di Aula Rumah Dinas Bupati setempat, Kamis (16/6/2022). Dalam rangka mencegah terjadinya kasus Stunting di Pasaman Barat.
Kegiatan diskusi menghadirkan narasumber ahli yaitu Dokter Spesialis Obgyn dr. Deden Antoni, Dokter Spesialis Anak dr. Eni Adriani, Ahli Gizi Novi Yenni, Ahli Psikologi Fera Ferdial, yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Pasbar dalam penanganan Stunting.
Koordinator Bidang KBKR BKKBN Sumbar Rismiati menyampaikan, pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Menurut data SSGI tahun 2021 berdasarkan Kabupaten Kota di Provinsi Sumbar, Kabupaten Pasaman Barat berada pada Prevalensi 24 persen. Dimana Sumatra Barat berada pada Prevalensi 23.3 persen se-Indonesia. Tentunya menjadi perhatian dan motivasi bagi kita bersama untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024,” katanya.
Dijelaskan, salah satu terobosan BKKBN sesuai Pepres 72 tahun 2021 dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia terutama di Sumbar melalui pendampingan keluarga. Pendampingan dilakukan berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta bayi hingga usia 2 (dua) tahun. Dengan pendampingan yang melekat pada keluarga diharapkan semua faktor risiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor resiko tersebut.
Ia berharap upaya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di setiap kab/kota khususnya di Pasbar walaupun menemui beragam dinamika dan problematika dilapangan, namun harus semangat dalam mendapatkan solusi jika terdapat kendala dalam penanganan stunting di Pasbar.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Anna Rahmadia menyampaikan terimakasih kepada BKKBN atas dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada Pasaman Barat dalam penurunan angka stunting.
Ia juga menjelaskan penanganan kasus stunting di Pasaman Barat walaupun masih tinggi mencapai angka 24 persen di Sumbar, namun upaya yang dilakukan sudah cukup baik karena tiga tahun berturut turut mulai tahun 2019-2021 Pasaman Barat menjadi Kabupaten Terbaik Pertama dalam aksi Konvergensi Stunting untuk penurunanan angka stunting di kabupaten dan kota.
“Untuk penangan di Pasaman Barat sendiri dalam penurunan angka stunting semua pihak terlibat dan memang tanggung jawab bersama dalam menuntaskan persoalan tersebut, keterlibatan lintas sektor dalam penanganan stunting di Pasbar sangat baik koordinasinya,” tuturnya. (*)
