Ketua KNPI Pasaman Barat Tri Tegar Marunduri sangat menyayangkan DPRD Pasaman Barat karna tidak serius menyikapi terkait agenda Hearing berakhirnya masa jabatan Wali Nagari se-Pasaman Barat.
“Kenapa, karna waktu yang telah ditentukan dimulai jam 13.00 WIB hingga molor sampai jam 16. 00,” kata Tri Tegar pada saat Hearing bersama Gabungan Komisi DPRD Pasaman Barat,Pasaman Barat, Senin (15/8/2022).
Ia meminta kepada DPRD Pasaman Barat agar untuk kedepannya kejadian ini tidak terulang kembali di DPRD Pasaman Barat atas molornya waktu telah ditentukan.
“Kita dari DPD KNPI Pasbar masukan sudah 2 surat ke DPRD untuk Hearing yaitu terkait dugaan ilegal logging dan ilegal mining di Pasbar, dan berakhirnya masa jabatan wali nagari se Pasbar,” katanya.
Ia memaparkan ke dua surat yang telah kita masukan ke DPRD Pasbar hanya satu di agendakan, yakni berakhirnya masa jabatan wali nagari se Pasbar.
Menurutnya, terkait dugaan ilegal logging dan ilegal mining sangat perlu di bahas di DPRD karna ini sangat sensitif sekali. Kita minta DPRD Pasbar menjadwalkannya kembali.
“Kita minta DPRD mensurati dan mendesak Pemda Pasbar agar pilwana ke 19 Nagari induk agar dilasanakan secepatnya dalam tahun ini,” pintanya.
Sementar itu, ketua DPRD Pasaman Barat Erianto menyampai permintaan maaf kepada seluruh jajaran pengurus DPD KNPI Pasaman Barat atas keterlambatan agenda Hearing ini.
“Apa yang dikatakan oleh ketua KNPI, 2 surat yang masuk ke DPRD itu benar. Hanya satu yang bisa di agendakan hari ini, nanti yang satu lagi akan kita agendakan,” katanya. (*)
