Iklan
Iklan

Empat Perkara Berujung Putusan Bebas Jadi Sorotan, Plt Kajati Sulut Tekankan Penguatan Pembuktian dan Evaluasi Penuntutan

MANADO, DutaMetro.com – Empat putusan bebas menjadi perhatian serius jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi dalam Konsolidasi Teknis Bidang Tindak Pidana Umum se-Sulawesi Utara yang digelar pada 18–20 November 2026 di Swiss-Belhotel Maleosan Manado.Kegiatan yang dibuka langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., itu mengangkat tema “Putusan Bebas dan Putusan yang Belum Dieksekusi”.

Konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas penanganan perkara, memperkuat koordinasi antarsatuan kerja, sekaligus menyamakan persepsi jajaran penuntutan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, khususnya terkait pembuktian dan pelaksanaan putusan pengadilan.Peserta kegiatan terdiri atas para Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PAPBB), serta dua jaksa penanganan perkara pidana umum dari masing-masing satuan kerja.Dalam sambutannya, FeriTas menegaskan bahwa kualitas pembuktian harus menjadi perhatian utama setiap jaksa penuntut umum. Evaluasi terhadap empat putusan bebas menunjukkan masih adanya sejumlah persoalan mendasar yang harus dibenahi dalam proses penanganan perkara, mulai dari penelitian berkas hingga pembuktian di persidangan.

Evaluasi tersebut bukan sekadar melihat hasil akhir persidangan, melainkan juga menguji ketelitian dan kecermatan jajaran penuntutan dalam memastikan setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan benar-benar didukung alat bukti yang sah, kuat, dan mampu membuktikan keterlibatan terdakwa.“Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan evaluasi penanganan perkara pidana yang menyoroti dua aspek penting, yakni ketepatan pembuktian di persidangan dan ketuntasan pelaksanaan putusan,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan ini merupakan tindak lanjut konsolidasi akhir September lalu terkait penerapan KUHP dan KUHAP nasional. Jika sebelumnya pembahasan difokuskan pada penerapan regulasi baru, kali ini evaluasi diarahkan pada implementasinya, terutama melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan tugas penuntut umum.

Perhatian terhadap persoalan tersebut semakin menguat setelah Kejaksaan Agung menggelar diskusi pada 17 November 2026 mengenai konsekuensi berlakunya SEMA Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam ketentuan tersebut, Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP baru mengatur tidak dapat diajukannya kasasi terhadap putusan bebas. Sementara itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan tidak tersedianya upaya hukum banding terhadap putusan bebas dalam perkara yang tunduk pada KUHAP baru.

Jaksa Agung mengingatkan pentingnya memperkuat kualitas penanganan perkara sejak tahap awal. Sejalan dengan itu, Wakil Jaksa Agung menekankan perlunya pengendalian perkara serta penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum guna mengantisipasi potensi terjadinya putusan bebas.

EMPAT CATATAN KRITIS DALAM PEMBUKTIAN
Dari evaluasi terhadap empat putusan bebas, terungkap sejumlah persoalan pembuktian yang harus menjadi bahan koreksi serius bagi jajaran penuntutan.

Pertama, terdapat perkara yang peristiwa pidananya dapat diterangkan, tetapi hubungan antara peristiwa, barang bukti, dan terdakwa belum terbukti secara meyakinkan. Artinya, keberadaan suatu peristiwa pidana belum otomatis membuktikan bahwa terdakwalah pelakunya.

Kedua, ditemukan keterangan sejumlah saksi yang ternyata bersumber dari satu orang. Kondisi ini menjadi catatan penting bahwa banyaknya saksi tidak serta-merta memperkuat pembuktian apabila sumber pengetahuan mereka tidak berdiri secara independen.

Ketiga, terdapat perkara yang bertumpu pada pengakuan terdakwa, tetapi pengakuan tersebut kemudian dicabut. Sementara itu, bukti independen yang menghubungkan terdakwa dengan perbuatan pidana belum cukup kuat.

Keempat, ditemukan tuntutan pidana penjara terhadap Anak yang belum berusia 14 tahun saat melakukan perbuatan. Padahal, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur bahwa terhadap Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan.

Hal yang tidak kalah penting, sejumlah kelemahan pembuktian tersebut sebenarnya telah teridentifikasi dalam petunjuk P-19. Namun, persoalan serupa kembali muncul dan menjadi faktor yang memengaruhi hasil persidangan.

Temuan ini menjadi peringatan bahwa kualitas penelitian berkas perkara tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Penerbitan P-21 harus benar-benar didasarkan pada kecukupan alat bukti dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, termasuk kemampuan membuktikan perbuatan, pelaku, serta kesalahan terdakwa sesuai ketentuan hukum.

Dengan kata lain, berkas perkara yang dinyatakan lengkap secara administratif belum tentu memiliki kekuatan pembuktian yang memadai apabila keterkaitan antara alat bukti, perbuatan pidana, dan terdakwa belum terbangun secara utuh.

Karena itu, penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal menjadi kebutuhan mendasar. Setiap kekurangan dalam pembuktian harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cermat sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Melalui konsolidasi teknis ini, Feri Tas berharap seluruh jajaran Kejaksaan se-Sulawesi Utara menjadikan setiap putusan pengadilan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan ketelitian, profesionalitas, dan akuntabilitas penuntutan.

Evaluasi terhadap putusan bebas juga harus menjadi momentum pembenahan internal, agar kelemahan yang sama tidak terus berulang dalam penanganan perkara berikutnya.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan atau beratnya tuntutan yang diajukan, tetapi dari kualitas pembuktian, ketepatan penerapan hukum, serta ketuntasan pelaksanaan putusan pengadilan.

Kejaksaan dituntut tidak hanya cermat dalam menuntut, tetapi juga mampu memastikan setiap perkara dibangun di atas pembuktian yang kuat, proses hukum yang profesional, dan prinsip keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.***

Must Read

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan

Related News